Apresiasi WTP 7 Kali Beruntun, Ketua DPRD Sumenep Janji Tingkatkan Semangat Kolaborasi

Senin, 6 Mei 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sumenep, Detikzone.id- Ketua DPRD Sumenep, Abdul Hamid Ali Munir memberikan pujian dan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep yang sukses meraih opini WTP untuk ketujuh kalinya secara beruntun dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2023. Kamis, 06/05/2024.

“Keberhasilan Pemkab Sumenep dalam meraih WTP ketujuh kalinya secara berturut turut merupakan kerja keras seluruh pihak dalam menjalankan roda Pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” katanya.

Selain itu, Ketua DPRD Abdul Hamid Ali Munir menyebut, pencarian itu sebagai bukti nyata adanya kerja sama positif, antara seluruh masyarakat, OPD Pemkab Sumenep, serta DPRD Sumenep.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kesuksesan tersebut patut kita apresiasi,” ujarnya.

Menurut dia, Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2023 yang diterima langsung Bupati Sumenep, merupakan prestasi gemilang yang harus dipertahan.

‘Yang jelas, opini WTP sebagai pemicu semangat agar prestasi yang sudah diraih terus dipertahankan dan ditingkatkan,” tuturnya.

Ia memastikan, DPRD Sumenep akan terus berkolaborasi bersama Pemerintah daerah dalam mendorong program-program pemerintah dari berbagai sektor, baik pertanian, kelautan, pendidikan dan beberapa lainnya.

“Sebagai bagian atau elemen pemerintahan, tentunya kita tetap bekerja keras bersama, untuk semakin baik kedepannya,” tandasnya.

Kendati demikian, Pemberian penghargaan opini WTP itu juga masih ada sejumlah hal yang harus dievaluasi sesuai rekomendasi dari BPK RI.

“Evaluasi yang menjadi rekomendasi dari BPK RI harus segera diselesaikan. Yang perlu dievaluasi diantaranya mengenai pajak, pasar aset daerah yang harus disertifikasi menjadi aset negara. Penyelesaian itu diberi batas waktu 60 hari oleh BPK RI,” tandasnya.

Berita Terkait

Paripurna DPRD Sumenep Dinamis, Tujuh Fraksi Sampaikan Pandangan atas Tiga Raperda 2026
Halal Bihalal DWP Disperkimhub Sumenep Berbalut Semangat Hari Kartini 2026, Sri Sumarni Dzulkarnain Gaungkan Peran Perempuan Tangguh
Dispendik Kota Probolinggo Disorot, 100 Paket Pengadaan Barang dan Jasa Diduga Dikuasai Satu Orang
Motor Karyawan Dispendukcapil Probolinggo Raib di Parkiran MPP, Aksi Pelaku Terekam CCTV
BAZNAS Sumenep Buka Beasiswa Cendekia 2026 Gelombang 2, Ini Syarat dan Jadwalnya
DWP Bakesbangpol Sumenep Gelar Halal Bihalal, Sri Sumarni Dzulkarnain Ajak Organisasi Lebih Aktif dan Solid
Sumenep Bidik Pasar Dunia, Rantai Pasok Perikanan Digenjot Lewat Kemitraan Strategis
DPRD Sumenep dan Pemkab Sinkronkan Arah Kebijakan Lewat Tiga Raperda 2026

Berita Terkait

Rabu, 15 April 2026 - 23:11 WIB

Paripurna DPRD Sumenep Dinamis, Tujuh Fraksi Sampaikan Pandangan atas Tiga Raperda 2026

Rabu, 15 April 2026 - 13:42 WIB

Halal Bihalal DWP Disperkimhub Sumenep Berbalut Semangat Hari Kartini 2026, Sri Sumarni Dzulkarnain Gaungkan Peran Perempuan Tangguh

Rabu, 15 April 2026 - 12:45 WIB

Dispendik Kota Probolinggo Disorot, 100 Paket Pengadaan Barang dan Jasa Diduga Dikuasai Satu Orang

Selasa, 14 April 2026 - 13:24 WIB

Motor Karyawan Dispendukcapil Probolinggo Raib di Parkiran MPP, Aksi Pelaku Terekam CCTV

Selasa, 14 April 2026 - 12:22 WIB

BAZNAS Sumenep Buka Beasiswa Cendekia 2026 Gelombang 2, Ini Syarat dan Jadwalnya

Berita Terbaru

Haji Khairul Umam (Haji Her) Pamekasan saat menghadiri undangan silaturahmi Presiden Prabowo Subianto bersama para kiai dan tokoh organisasi kemasyarakatan Islam di Istana Kepresidenan Jakarta.

EKONOMI

Pemeriksaan KPK Warnai Upaya Realisasi KEK Tembakau Madura

Rabu, 15 Apr 2026 - 22:50 WIB