Lakukan Penangkapan Mahasiswa Terkait RUU Pilkada, Anggota DPRD Sumenep Kritisi Tindakan Represif Aparat

Jumat, 23 Agustus 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto : Ahmad Juhairi, anggota DPRD Sumenep

Foto : Ahmad Juhairi, anggota DPRD Sumenep

Sumenep, Detikzone.id- Ahmad Juhairi, anggota DPRD Kabupaten Sumenep menyampaikan kritik keras terhadap tindakan represif aparat kepolisian yang menangkap mahasiswa saat melakukan aksi penolakan terhadap RUU Pilkada. Jumat, 23/08.

“Tindakan tersebut merupakan bentuk arogansi yang berlebihan,” kata Ahmad Juhairi.

Politisi dari Partai NasDem itu menyebut,
mahasiswa adalah bagian dari kelompok intelektual yang memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengontrol setiap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan publik.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Jika rezim pemerintah terus bersikap represif dan anti kritik, maka hal itu akan menunjukkan bahwa negara tidak lagi terbuka terhadap kritik yang sebenarnya bertujuan untuk kebaikan negara dan rakyat Indonesia,” sebutnya.

Anggota DPRD Sumenep dapil 7 (Masalembu, Raas, Gayam, Nonggonong) ini menegaskan, aparat kepolisian seharusnya tidak bersikap berlebihan dan arogan terhadap mahasiswa yang menyuarakan aspirasi masyarakat secara luas.

“Terutama terkait rencana DPR RI untuk merevisi RUU Pilkada di gedung terhormat,” tegas Juhairi.

Kritik Juhairi juga didasari oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah aturan terkait ambang batas pencalonan gubernur dan wakil gubernur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024. Menurut Juhairi, tindakan represif aparat terhadap demonstrasi mahasiswa menunjukkan gejala otoritarianisme yang mengkhawatirkan.

“Mahasiswa yang melakukan penolakan terhadap RUU Pilkada dan kemudian ditangkap, seharusnya segera dibebaskan. Penangkapan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia yang sudah diatur dalam konstitusi,” tukas pria kelahiran pulau Masalembu ini .

Ia menekankan pentingnya peran mahasiswa sebagai penerus bangsa dan pusat ilmu pengetahuan.

Menurutnya, jika mahasiswa dikonotasikan dengan kekerasan oleh aparat kepolisian, maka demokrasi di Indonesia akan rusak, dan hal ini sangat merugikan bagi generasi bangsa di masa depan.

“Dengan tindakan seperti ini, wajah demokrasi kita hari ini semakin tercoreng dan tidak bisa diharapkan lagi oleh generasi bangsa yang akan datang,” tandas Achmad Juhairi.

 

Penulis : Amin - Igusty

Berita Terkait

Adu Nyali di Lintasan Mentor, 400 Pembalap Ramaikan BMX Race Bupati Cup Probolinggo
ROCK DAY FEST #2 Jadi Ruang Ekspresi Musisi Lintas Generasi, Gus Qowim Harap Lahir Musisi Hebat dari Kota Kediri
Bupati Fauzi Ajak Warga Taat Pajak, Dorong PKB Jadi Penopang Pembangunan Sumenep
Bukan Sekadar Menanam, Bupati Fauzi Dorong Gerakan Rawat Pohon Berkelanjutan
Bupati Fauzi Luncurkan Vaksinasi DBD, Perkuat Perlindungan Kesehatan Anak Sumenep
Bupati Sikka Dorong Penguatan Mitigasi Bencana Hingga Tingkat Desa
King Abdi Olah 800 Kg Kerang Jadi 1.000 Porsi Gratis, Pantai Greenthing Paiton Diserbu Pengunjung
Bazar UMKM Rp113 Juta di Pantai Bentar Sepi Pengunjung, Pengamat Sebut Perencanaan DKUPP Probolinggo Dinilai Gagal Capai Asas Manfaat

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 14:25 WIB

Adu Nyali di Lintasan Mentor, 400 Pembalap Ramaikan BMX Race Bupati Cup Probolinggo

Minggu, 15 November 2026 - 12:25 WIB

ROCK DAY FEST #2 Jadi Ruang Ekspresi Musisi Lintas Generasi, Gus Qowim Harap Lahir Musisi Hebat dari Kota Kediri

Jumat, 13 November 2026 - 21:09 WIB

Bupati Fauzi Ajak Warga Taat Pajak, Dorong PKB Jadi Penopang Pembangunan Sumenep

Kamis, 12 November 2026 - 20:49 WIB

Bukan Sekadar Menanam, Bupati Fauzi Dorong Gerakan Rawat Pohon Berkelanjutan

Kamis, 12 November 2026 - 20:00 WIB

Bupati Fauzi Luncurkan Vaksinasi DBD, Perkuat Perlindungan Kesehatan Anak Sumenep

Berita Terbaru