Lakukan Penangkapan Mahasiswa Terkait RUU Pilkada, Anggota DPRD Sumenep Kritisi Tindakan Represif Aparat

Jumat, 23 Agustus 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto : Ahmad Juhairi, anggota DPRD Sumenep

Foto : Ahmad Juhairi, anggota DPRD Sumenep

Sumenep, Detikzone.id- Ahmad Juhairi, anggota DPRD Kabupaten Sumenep menyampaikan kritik keras terhadap tindakan represif aparat kepolisian yang menangkap mahasiswa saat melakukan aksi penolakan terhadap RUU Pilkada. Jumat, 23/08.

“Tindakan tersebut merupakan bentuk arogansi yang berlebihan,” kata Ahmad Juhairi.

Politisi dari Partai NasDem itu menyebut,
mahasiswa adalah bagian dari kelompok intelektual yang memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengontrol setiap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan publik.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Jika rezim pemerintah terus bersikap represif dan anti kritik, maka hal itu akan menunjukkan bahwa negara tidak lagi terbuka terhadap kritik yang sebenarnya bertujuan untuk kebaikan negara dan rakyat Indonesia,” sebutnya.

Anggota DPRD Sumenep dapil 7 (Masalembu, Raas, Gayam, Nonggonong) ini menegaskan, aparat kepolisian seharusnya tidak bersikap berlebihan dan arogan terhadap mahasiswa yang menyuarakan aspirasi masyarakat secara luas.

“Terutama terkait rencana DPR RI untuk merevisi RUU Pilkada di gedung terhormat,” tegas Juhairi.

Kritik Juhairi juga didasari oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah aturan terkait ambang batas pencalonan gubernur dan wakil gubernur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024. Menurut Juhairi, tindakan represif aparat terhadap demonstrasi mahasiswa menunjukkan gejala otoritarianisme yang mengkhawatirkan.

“Mahasiswa yang melakukan penolakan terhadap RUU Pilkada dan kemudian ditangkap, seharusnya segera dibebaskan. Penangkapan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia yang sudah diatur dalam konstitusi,” tukas pria kelahiran pulau Masalembu ini .

Ia menekankan pentingnya peran mahasiswa sebagai penerus bangsa dan pusat ilmu pengetahuan.

Menurutnya, jika mahasiswa dikonotasikan dengan kekerasan oleh aparat kepolisian, maka demokrasi di Indonesia akan rusak, dan hal ini sangat merugikan bagi generasi bangsa di masa depan.

“Dengan tindakan seperti ini, wajah demokrasi kita hari ini semakin tercoreng dan tidak bisa diharapkan lagi oleh generasi bangsa yang akan datang,” tandas Achmad Juhairi.

 

Penulis : Amin - Igusty

Berita Terkait

Dinkes Kabupaten Pamekasan Lakukan  Visitasi dan Pengecekan Pelayanan Kesehatan di Lapas Kelas llA 
Wapres RI Gibran Kunjungi Sekolah Al-Madinah, Bupati Bogor Sambut Hangat
Kinerja Lemah dan Pengabaian Regulasi, Peran Satpol PP Kabupaten Bogor Disorot
Kepada DPRD Sumenep, Bupati Fauzi  Sampaikan Nota Pengantar LKPJ 
Hadiri Safari Ramadhan 1000 Santunan Anak Yatim, Bupati Sumenep : Kita Harus Atasi Kesulitan Mereka
Laksanakan Arahan Bupati, Wabup Bogor Jaro Ade Pimpin Peringatan Nuzulul Qur’an, Tekankan Pentingnya Akhlak Mulia
Eril Desembrilian Prabowo, Anggota DPRD Gresik Gelar Reses Masa Sidang I Tahun 2025
Puluhan Pedagang Srikaya Berjualan di Halaman Pemkab Sumenep, Bupati Fauzi Perintahkan Pejabat dan ASN Borong Semuanya

Berita Terkait

Rabu, 19 Maret 2025 - 23:25 WIB

Dinkes Kabupaten Pamekasan Lakukan  Visitasi dan Pengecekan Pelayanan Kesehatan di Lapas Kelas llA 

Rabu, 19 Maret 2025 - 11:42 WIB

Wapres RI Gibran Kunjungi Sekolah Al-Madinah, Bupati Bogor Sambut Hangat

Selasa, 18 Maret 2025 - 15:24 WIB

Kepada DPRD Sumenep, Bupati Fauzi  Sampaikan Nota Pengantar LKPJ 

Senin, 17 Maret 2025 - 12:46 WIB

Hadiri Safari Ramadhan 1000 Santunan Anak Yatim, Bupati Sumenep : Kita Harus Atasi Kesulitan Mereka

Senin, 17 Maret 2025 - 07:45 WIB

Laksanakan Arahan Bupati, Wabup Bogor Jaro Ade Pimpin Peringatan Nuzulul Qur’an, Tekankan Pentingnya Akhlak Mulia

Berita Terbaru