Lakukan Penangkapan Mahasiswa Terkait RUU Pilkada, Anggota DPRD Sumenep Kritisi Tindakan Represif Aparat

Jumat, 23 Agustus 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto : Ahmad Juhairi, anggota DPRD Sumenep

Foto : Ahmad Juhairi, anggota DPRD Sumenep

Sumenep, Detikzone.id- Ahmad Juhairi, anggota DPRD Kabupaten Sumenep menyampaikan kritik keras terhadap tindakan represif aparat kepolisian yang menangkap mahasiswa saat melakukan aksi penolakan terhadap RUU Pilkada. Jumat, 23/08.

“Tindakan tersebut merupakan bentuk arogansi yang berlebihan,” kata Ahmad Juhairi.

Politisi dari Partai NasDem itu menyebut,
mahasiswa adalah bagian dari kelompok intelektual yang memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengontrol setiap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan publik.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Jika rezim pemerintah terus bersikap represif dan anti kritik, maka hal itu akan menunjukkan bahwa negara tidak lagi terbuka terhadap kritik yang sebenarnya bertujuan untuk kebaikan negara dan rakyat Indonesia,” sebutnya.

Anggota DPRD Sumenep dapil 7 (Masalembu, Raas, Gayam, Nonggonong) ini menegaskan, aparat kepolisian seharusnya tidak bersikap berlebihan dan arogan terhadap mahasiswa yang menyuarakan aspirasi masyarakat secara luas.

“Terutama terkait rencana DPR RI untuk merevisi RUU Pilkada di gedung terhormat,” tegas Juhairi.

Kritik Juhairi juga didasari oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah aturan terkait ambang batas pencalonan gubernur dan wakil gubernur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024. Menurut Juhairi, tindakan represif aparat terhadap demonstrasi mahasiswa menunjukkan gejala otoritarianisme yang mengkhawatirkan.

“Mahasiswa yang melakukan penolakan terhadap RUU Pilkada dan kemudian ditangkap, seharusnya segera dibebaskan. Penangkapan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia yang sudah diatur dalam konstitusi,” tukas pria kelahiran pulau Masalembu ini .

Ia menekankan pentingnya peran mahasiswa sebagai penerus bangsa dan pusat ilmu pengetahuan.

Menurutnya, jika mahasiswa dikonotasikan dengan kekerasan oleh aparat kepolisian, maka demokrasi di Indonesia akan rusak, dan hal ini sangat merugikan bagi generasi bangsa di masa depan.

“Dengan tindakan seperti ini, wajah demokrasi kita hari ini semakin tercoreng dan tidak bisa diharapkan lagi oleh generasi bangsa yang akan datang,” tandas Achmad Juhairi.

 

Penulis : Amin - Igusty

Berita Terkait

Program Presiden Prabowo Menyentuh Desa, Dandim 0210/TU Resmikan Jembatan Bailey Aek Uram di Pakkat
Di Tengah Ketidakpastian Nasib, PPPK Paruh Waktu Sumenep Perkuat Barisan Lewat Pembentukan Korcam Gapura
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep Dorong KNPI Jadi Motor Penggerak Perubahan Generasi Muda
Pemkab Probolinggo Tegaskan Kepatuhan Digitalisasi Pengadaan, Siap Gelar PBJ SAE Awards 2026
Siasati Efisiensi Anggaran, Pemkab Probolinggo Jajaki Skema Creative Financing lewat KPBU
Muskab KORPRI Sumenep: Wabup Tegaskan ASN Harus Solid, Adaptif, dan Siap Layani Publik Lebih Cepat
Pariwara Antikorupsi 2026 Jadi Gerakan Masif Tanamkan Budaya Anti Korupsi di Probolinggo
Optimalkan Tata Kelola Pariwisata, Pemkab Probolinggo Gelar Sosialisasi Tiket Online Kawasan Bromo

Berita Terkait

Kamis, 14 Mei 2026 - 14:20 WIB

Program Presiden Prabowo Menyentuh Desa, Dandim 0210/TU Resmikan Jembatan Bailey Aek Uram di Pakkat

Rabu, 13 Mei 2026 - 19:26 WIB

Di Tengah Ketidakpastian Nasib, PPPK Paruh Waktu Sumenep Perkuat Barisan Lewat Pembentukan Korcam Gapura

Rabu, 13 Mei 2026 - 15:32 WIB

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep Dorong KNPI Jadi Motor Penggerak Perubahan Generasi Muda

Rabu, 13 Mei 2026 - 02:25 WIB

Pemkab Probolinggo Tegaskan Kepatuhan Digitalisasi Pengadaan, Siap Gelar PBJ SAE Awards 2026

Rabu, 13 Mei 2026 - 02:22 WIB

Siasati Efisiensi Anggaran, Pemkab Probolinggo Jajaki Skema Creative Financing lewat KPBU

Berita Terbaru