Sumenep – Kondisi Masyarakat Pulau Masalembu hingga saat ini belum bisa menikmati listrik, program Pemerintah Indonesia terang tahun 2019 ternyata belum bisa dirasakan oleh warga Desa Masalima dan Sukajeruk.
Pulau Masalembu secara geografis berada di tengah perairan laut NKRI dengan kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah sehingga memerlukan sumber daya listrik yang memadai untuk mengelola itu semua.
Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama Cabang Masalembu (SSNU) bersama Masyarakat melayangkan surat permohonan kepada Bapak Bahlil Lahadalia selaku Menteri ESDM sebagai upaya menindaklanjuti rencana percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik PT. PLN (Persero) di Pulau Masalembu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami pengurus bersurat pada tanggal 25 Februari 2025 dan Alhamdulillah tanggal 14 Maret 2025 Kementrian langsung cepat merespon dan mengundang kami untuk melakukan rapat terkait pembangunan PLN,” ujar Jailani.
Pihak yang terundang, kata Jailani, antara lain Bupati Sumenep, Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Koordinator Perencanaan Distribusi Tenaga Listrik,
Koordinator Perlindungan Konsumen dan Usaha Ketenagalistrikan, Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur, Direktur Distribusi PT PLN (Persero) , General Manager UID Jawa Timur PT PLN (Persero) , Senior Manager Perencanaan UID Jawa Timur PT PLN (Persero), Manager UP3 Madura PT PLN (Persero), Manager UP2K Lisdes Jawa Timur PT PLN (Persero).
Kecamatan Masalembu meliputi 3 Pulau yaitu Pulau Karamian, Pulau Masakambing, dan Pulau Masalembu sebagai pusat Pemerintahan saat ini belum terdapat listrik PLN.
Kegiatan ekonomi di Pulau Masalembu diantaranya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
Di sektor pendidikan serta kesehatan dan pariwisata sangat membutuhkan pasokan listrik.
“Pada awal tahun 2020, telah dilakukan pemasangan tiang oleh PLN di Pulau Karamian dan Pulau Masalembu, namun listrik di Pulau Karamian sudah terlebih dahulu tersambung, sementara di Pulau Masalembu belum tersambung, kondisi saat ini sebagian masyarakat masih menggunakan genset dan panel surya untuk kebutuhan listrik,” katanya.
Menurut Jailani, masyarakat sangat membutuhkan listrik untuk mendukung aktivitas sehari-hari.
“Adanya isu masalah anggaran dan pembebasan lahan untuk pembangunan PLTS menyebabkan listrik di pulau Masalembu belum dapat tersambung, diharapkan dukungan dari Kementerian ESDM dan PLN untuk dapat menyediakan
akses listrik di Pulau Masalembu,” terang Jailani.
Sementara pihak PT. PLN (Persero) menyampaikan bahwa pada tahun 2020 telah dimulai pembangunan akses listrik di Pulau Karamian dan Pulau Masalembu melalui pembangunan PLTS Komunal.
Pembangunan PLTS Komunal untuk melistriki Pulau Karamian telah selesai dan beroperasi sejak tahun 2024, namun untuk pembangunan PLTS Komunal di Pulau Masalembu terkendala proses penyediaan lahan PLTS sehingga masih dalam tahap penanaman tiang, telah disiapkan rencana penyelesaian penyediaan listrik di Pulau Masalembu yaitu Desa Masalima dan Sukajeruk melalui pembangunan PLTS 185 kWp pada tahap 1 (Roadmap 2026) dan 850 kWp pada tahap 2 (Roadmap 2027).
Sedangkan pembangunan Jaringan Tegangan Rendah (JTR) sepanjang 30,1 kms di Desa Masalima dan JTR sepanjang 27,89 kms di Desa Sukajeruk yang akan diselesaikan pada tahun 2026.
Rencana penyelesaian pembangunan PLTS di Pulau Masalembu masih tetap
mengandalkan anggaran PMN, dimana hingga saat ini anggaran PMN tersebut
belum terbit, mengharapkan dukungan dari Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat setempat untuk membantu menyelesaikan kendala penyiapan lahan PLTS tersebut.
Dari musyawarah tersebut tertuang dalam risalah rapat dan selanjutnya, PLN bersama Pemkab Sumenep dan Pengurus Cabang SSNU Masalembu akan
berkoordinasi lebih lanjut untuk menyelesaikan kendala penyiapan lahan PLTS di Pulau Masalembu.
PLN berkomitmen segera menyelesaikan pembangunan PLTS Komunal di Pulau
Masalembu setelah lahan dan anggaran pembangunan PLTS telah tersedia, Ditjen Ketenagalistrikan akan memantau penyelesaian kendala penyiapan lahan,
penyiapan anggaran PMN dan progres pembangunan PLTS di Pulau Masalembu
sampai beroperasi.
Terakhir Ketua SSNU meminta Pemerintah untuk memperhatikan kapasitas pembangkit agar nantinya listrik yang hidup bisa 24 Jam dan bukan hanya untuk penerangan saja, tapi bisa digunakan untuk semua sektor kebutuhan Masyarakat Masalembu.
“Dengan adanya jawaban dari Pemerintah diatas tentunya kami semua berterimakasih karena mendapatkan kejelasan, diharapkan kepada semua pihak untuk bersama bersinergi mengawal percepatan PLN di Pulau Masalembu, dan tentunya itu untuk kebaikan Kita semua”,” tutupnya.
Penulis : ***
