KEDIRI, detikzone.id – Rencana aksi damai warga Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri ke Balai Kota yang semula akan digelar pada Senin (28/7/2025), dipastikan batal.
Pembatalan tersebut bukan tanpa alasan. Warga memilih menahan diri setelah adanya kunjungan langsung dari tim Pemerintah Kota Kediri yang memberikan harapan baru melalui proses kajian ulang terhadap dampak Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Pojok.
Informasi ini disampaikan oleh Supriyo, Dewan Pengawas Paguyuban Saroja (Sahabat Boro Jarakan), saat dikonfirmasi oleh jurnalis media ini, Minggu (27/7/2025) siang. Menurutnya, pertemuan antara perwakilan warga dengan pihak Pemkot berlangsung konstruktif dan terbuka.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Hari ini, tim Walikota sudah datang menemui warga dan meminta waktu untuk dilakukan kajian kembali.. semoga akan ada perubahan yg bisa memenuhi rasa keadilan warga,” kata Kang Priyo, begitu ia kerap disapa.
Lebih lanjut kata dia, pertemuan tersebut berlangsung di wilayah Kelurahan Pojok dan dihadiri oleh lebih kurang 30 perwakilan warga terdampak, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan (DLHKP) Kota Kediri Imam Muttaqin, serta beberapa unsur keamanan termasuk tim intel Polresta dan Kodim Kediri.
Dalam pertemuan itu, meskipun sebelumnya sempat muncul puluhan warga kelurahan Pojok menyampaikan desakan kuat akan melakukan aksi damai terhadap Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, warga menghargai upaya pendekatan yang dilakukan dinas terkait.
“Dan warga bersepakat menunggu proses kajian bersama-sama,” lanjut dia.
Terpisah, Ketua LSM GMBI Distrik Kediri Raya, Indra Eka Januar Gunawan berharap kajian yang dilakukan bukan hanya bersifat teknokratis, tetapi mempertimbangkan aspek sosial dan keadilan lingkungan.
Indra juga mengharapkan solusi konkret dari pemerintah kota seperti relokasi TPA, kompensasi dampak lingkungan, atau peningkatan sistem pengelolaan sampah yang lebih manusiawi.
Di sisi lain, pembatalan aksi damai yang rencananya akan digelar di Balai Kota Kediri diapresiasi Ketua LSM GMBI Distrik Kediri sebagai bentuk kedewasaan warga dalam menyampaikan aspirasi.
Namun demikian, Indra menyatakan bahwa keputusan ini bukan berarti warga harus diam jika tidak ada perkembangan berarti dalam waktu dekat.
“Kami (LSM GMBI -red) akan bersikap. Kami tak ingin warga hanya dijadikan objek janji politik. Bila perlu, kami akan meminta pertanggungjawaban seluruh pihak terkait,” tegas pria asal kota kembang itu.
Kini, bola berada di tangan Pemkot Kediri. Mampukah mereka memberikan jawaban yang adil atas persoalan TPA Pojok? Waktu yang akan menjawabnya. Yang pasti, warga Pojok sudah menunjukkan sikap dewasa dan terbuka, tinggal bagaimana komitmen pemerintah menindaklanjutinya.
Laporan: Redaksi Kediri Detikzone (Bimo/Joko/Chandra/Hamzah)
Penulis : Bimo
