SUMENEP – Festival Tembakau Madura (FTM) 2025 yang digadang-gadang sebagai panggung transparansi industri rokok lokal justru menyingkap borok besar. Alih-alih membuktikan diri sebagai pengusaha yang benar-benar berproduksi, puluhan perusahaan rokok memilih menghilang dari arena, membuat Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo terkejut dan geleng-geleng kepala.
Bupati yang meninjau stand bersama Plt. Sekda Syahwan Effendi dan sejumlah pejabat Pemkab pada Senin (1/9/2025) malam, tak mampu menyembunyikan kekecewaannya.
Dari total 106 PR (Perusahaan Rokok), hanya sekitar 80 yang aktif, dan hanya 24 PR yang berani tampil di festival. Sisanya, menurut aktivis Syaiful Bahri dari Alarm, layaknya “pengusaha gadungan” yang menjual nama dan izin, sementara dugaan bisnis gelap pita cukai tetap berjalan di balik layar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pemerintah daerah sudah memberi jalan mulia melalui festival ini sebagai etalase kretek Madura, tempat pengusaha jujur menegakkan kepala. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya, puluhan pengusaha lari dari tanggung jawab dan menolak panggung pembuktian,” tegas Syaiful.
“Mereka ngumpet, sementara Bupati Fauzi sudah mengulurkan tangan memberi ruang. Ini penghinaan dan kehormatan Bupati seperti tercabik di depan rakyatnya sendiri,” tambahnya.
Festival yang seharusnya jadi pesta rakyat kini berubah menjadi panggung telanjang bagi mafia pita cukai. Nama-nama perusahaan yang tampil seperti PR Haswal Group, PR JLB99, PR DRT Group, PR Putra Mahkota, PR Dua Hawa Bin Daud, hingga PR Titah Sultan menjadi simbol pengusaha berani.
Sementara para absen, oleh publik dicap pengecut. Aktivis bahkan menyebut keberadaan mereka yang tak menunjukkan batang hidungnya bak “hantu industri”.
“Mereka punya gudang, punya izin, tapi tidak punya produksi. Kalau ini terus dibiarkan, rakyat hanya jadi korban. Pemerintah daerah dipermainkan, negara dirugikan, dan Madura hanya dijadikan tameng praktik busuk mafia cukai,” lanjut Syaiful.
Bupati Fauzi didesak untuk melakukan langkah investigatif menyeluruh.
“Jangan biarkan wajah pemerintah diinjak pengusaha nakal. Sudah saatnya mengibarkan perang melawan mafia rokok yang bersembunyi di balik topeng industri kreatif. Kami juga mendesak Bupati agar tidak mengeluarkan izin PR baru,” tegasnya.
Festival Tembakau Madura 2025 telah menyingkap kenyataan pahit seakan akan tidak butuh pemerintah, dan hanya butuh izin untuk dagang gelap. Meski begitu, keberanian 24 PR yang tampil tetap patut diapresiasi dan mendapat sertifikat penghargaan.
Rakyat Sumenep kini menuntut keadilan. Yang dibutuhkan bukan pengusaha hantu, melainkan pelaku usaha nyata yang menghidupi pekerja linting, membayar cukai dengan benar, dan menjaga marwah kretek sebagai warisan budaya. Jika pengusaha nakal dibiarkan, Sumenep hanya akan menjadi sarang mafia, bukan pusat kebanggaan tembakau.
Penulis : Redaksi
