JAKARTA — Kualitas Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite di Jawa Timur menjadi sorotan tajam setelah dilaporkan ratusan kendaraan bermotor mengalami mogok atau tersendat usai mengisi bahan bakar di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Insiden ini segera memantik reaksi keras dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang menuntut transparansi, investigasi menyeluruh, dan pertanggungjawaban penuh dari PT Pertamina (Persero) dan pemerintah.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasim Khan, menyayangkan insiden yang merugikan masyarakat luas ini dan mendesak Pertamina serta instansi terkait untuk segera mengambil tindakan.
“Kami menerima banyak laporan dari masyarakat di Jawa Timur yang kendaraannya tersendat setelah mengisi BBM di SPBU. Ini memprihatinkan, karena Pertamina seharusnya menjamin kualitas BBM yang dijual di SPBU agar tidak menimbulkan kerusakan pada kendaraan,” ujar Nasim di Jakarta, Jumat (31/10/2025).
Ia menambahkan, kasus yang terjadi di Jawa Timur menunjukkan perlunya konsumen untuk waspada ketika timbul gejala masalah pada kendaraan segera setelah pengisian BBM.
Menanggapi krisis kepercayaan ini, Nasim Khan menegaskan bahwa Komisi VI DPR RI berencana memanggil Pertamina dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk meminta penjelasan resmi dan transparan. Langkah ini dianggap krusial agar publik memperoleh informasi yang jelas dan akurat mengenai akar masalah.
“Sebagai wakil rakyat, kami harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Masyarakat juga berhak tahu. Kami ingin masalah di Jawa Timur ini segera diusut tuntas dan tidak terulang di daerah lain,” tegas Nasim.
Lebih jauh, legislator asal Jawa Timur ini secara tegas menuntut adanya kompensasi. “Jika terbukti ada masalah maka kami minta Pertamina dan SPBU wajib melakukan ganti rugi kepada pemilik kendaraan yang mengalami mogok atau tersendat,” tegasnya.
Nasim Khan juga menekankan agar Pertamina tidak memberikan toleransi bagi pihak manapun yang terbukti bermain-main dengan kualitas BBM. Ia meminta agar sanksi tegas diterapkan jika hasil investigasi menemukan adanya oknum tidak bertanggung jawab dalam proses distribusi maupun pengelolaan di SPBU. “Jangan ada kompromi bagi yang bermain-main dengan kualitas BBM, karena ini menyangkut kepentingan masyarakat luas,” ujarnya.
Sanksi yang diminta mencakup tindakan keras, yaitu:
Pencabutan izin SPBU-SPBU terkait jika terbukti insiden terjadi akibat penyelewengan.
Investigasi mendalam ke seluruh jalur distribusi Pertamina untuk memastikan sumber masalah, baik itu dari tangki pengisian maupun di tingkat SPBU itu sendiri.
Meskipun Pertamina telah merespon dengan membuka posko pengaduan dan investigasi, Nasim Khan mengkritik keras sistem pengawasan mutu BBM yang dinilai tidak berjalan efektif. Ia menekankan bahwa pengawasan harus dilakukan secara konsisten dan berkala, bukan hanya setelah munculnya masalah.
Legislator PKB ini mengingatkan Pertamina untuk memperketat pengawasan mutu BBM di lapangan dengan melakukan uji kualitas secara berkala di seluruh SPBU.
“Jika pengawasan hanya dilakukan setelah ada masalah, itu artinya sistem belum berjalan efektif. Saya ingin pengawasan dilakukan secara rutin agar masyarakat merasa aman dan percaya mengisi BBM di SPBU,” kritiknya.
Masalah ini dinilai berpotensi mengikis kepercayaan publik. “Jangan sampai masalah ini menimbulkan Pertamina kehilangan kepercayaan dari masyarakat karena Pertamina adalah satu-satunya BUMN Indonesia yang bergerak di bidang energi. Pertamina seharusnya lebih baik dalam segala hal,” tutup Nasim.
Sejalan dengan desakan DPR, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diberitakan telah melakukan peninjauan awal ke sejumlah SPBU di Surabaya dan Gresik. Nasim Khan berharap langkah ini menjadi awal dari investigasi komprehensif bersama BPH Migas dan Pertamina.
“Pemerintah harus memastikan seluruh SPBU menjual BBM sesuai standar, baik dari sisi distribusi maupun penyimpanan. Jangan hilangkan kepercayaan masyarakat terhadap PERTAMINA,” pungkasnya.
Penulis : HM
