PROBOLINGGO — Aroma tak sedap menyengat tata kelola keuangan di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan (Cabdin) Provinsi Wilayah Probolinggo. Dugaan penyelewengan anggaran belanja barang dan jasa senilai Rp 1,4 miliar kini menjadi sorotan tajam, setelah aktivis antikorupsi membongkar modus “transaksi gaib” via aplikasi Inaproc.
Alih-alih transparan, realisasi belanja pemerintah yang memanfaatkan metode Toko Daring (e-marketplace) tersebut diduga kuat sengaja menyembunyikan identitas paket secara sistemik.
Langkah berani diambil oleh DPC Brigade Komando Tapal Kuda Nusantara Kabupaten Probolinggo. Sang Ketua, Mukhamad Reza Kurniawan, turun tangan langsung memimpin analisis data log transaksi pada sistem Inaproc. Hasil investigasi digital mereka mengejutkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kami menemukan kejanggalan serius. Dokumen publikasi di sistem sama sekali tidak mencantumkan Kode Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan tidak menyertakan nama paket kegiatan yang terperinci,” tegas Reza dengan nada masygul.
Praktik ini dinilai sebagai tindakan bypass yang ugal-ugalan. Cabdin Pendidikan ditengarai langsung mengeksekusi transaksi di Toko Daring tanpa mengaitkan ID RUP dan identitas paket yang sah.
Padahal, dalam regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, integrasi kode pengenal sistemik (ID RUP) adalah harga mati. Kode tersebut bukan formalitas, melainkan jaminan legalitas bahwa pagu anggaran memang telah disetujui dalam APBD. Tanpa itu, transaksi rawan menjadi ruang gelap manipulasi.
Bukannya memberikan jawaban substantif, respons dari pihak Cabdin Probolinggo justru terkesan normatif dan berlindung di balik tameng birokrasi. Dalam surat balasan klarifikasi tertanggal 29 Juni 2026, mereka hanya menyampaikan terima kasih atas atensi masyarakat dan mengklaim telah mengumumkan RUP melalui sistem LKPP.Cabdin berdalih bahwa proses belanja menggunakan e-purchasing secara sistem otomatis tidak akan bisa berlanjut jika tidak ada kode RUP. Mereka bahkan melampirkan kertas contoh paket belanja sebagai pembelaan diri.
Namun, surat tersebut gagal menjawab mengapa identitas paket dalam riwayat transaksi riil di lapangan justru tersembunyi.Sikap tertutup ini dipertegas oleh pucuk pimpinannya.
Saat dikonfirmasi oleh jurnalis melalui pesan singkat WhatsApp, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Probolinggo, Slamet Gustamo, memilih bungkam. Hingga berita ini ditayangkan, sang kepala dinas enggan memberikan tanggapan sedikit pun.
Gerah dengan respons defensif tersebut, Brigade Komando Tapal Kuda Nusantara mengambil langkah hukum yang lebih agresif. Demi menyelamatkan uang rakyat, mereka resmi mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Timur, Inspektorat Provinsi Jawa Timur, serta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk turun gunung. Audit investigatif menyeluruh kini dinanti untuk membongkar celah gelap pengadaan di dunia pendidikan Probolinggo tersebut.
Penulis : Moch Solihin
