Kediri, Detikzone.id — Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Kediri menyelenggarakan Pembinaan Administrasi dan Pelatihan Education Management Information System (EMIS) bagi operator Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT), Selasa (25/11). Kegiatan yang dipusatkan di Gedung DMC Pondok Pesantren Wali Barokah tersebut diikuti 170 lembaga MDT dan menempatkan akurasi data sebagai prioritas utama.
Kepala Kankemenag Kota Kediri, A. Zamroni, menegaskan bahwa validasi data EMIS menjadi kunci dalam penyaluran Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) serta insentif pendidik yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Kota Kediri.
“Jumlah siswa dan guru menentukan besaran bantuan yang diberikan. Karena anggaran ini berasal dari daerah, maka pertanggungjawabannya harus jelas dan datanya harus valid melalui EMIS,” tegas Zamroni.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menjelaskan bahwa MDT sebagai lembaga pendidikan nonformal memiliki peran strategis dalam menutupi kekurangan materi keagamaan di sekolah formal. Karena itu, Zamroni berharap ke depan MDT bisa memperoleh dukungan lebih luas, termasuk skema anggaran operasional per siswa dari Pemerintah Pusat.
Zamroni juga menyoroti tantangan klasik berupa pergantian operator yang sering terjadi di pesantren sehingga pembaruan data kerap terhambat. Pelatihan ini, ujarnya, menjadi solusi sekaligus momentum untuk memfasilitasi pendaftaran ulang bagi madrasah yang sempat tidak aktif alias “mati suri”.
“Pelatihan ini bagian dari langkah strategis memperkuat tata kelola pendidikan agama di Kota Kediri, sekaligus menyambut kebijakan nasional pembentukan Direktorat Jenderal Pondok Pesantren (Ditjen Pesantren),” tambahnya.
*** Dukungan FKDT: Momentum Menuju Penguatan Lembaga Pesantren
Sekretaris FKDT Kota Kediri, Fakhrur Rozi, mengapresiasi pelatihan EMIS tersebut dan menyambut baik rencana pembentukan Ditjen Pesantren di Kementerian Agama yang telah disetujui Presiden Prabowo Subianto pada Hari Santri Nasional 2025.
“Ditjen Pesantren hadir sebagai payung besar penguatan tata kelola, kelembagaan, hingga ekosistem pesantren secara nasional. Ini kebijakan strategis yang sangat kami sambut baik,” ujarnya.
Rozi menambahkan bahwa EMIS merupakan basis data resmi pemerintah yang mencakup identitas lembaga, guru, santri (termasuk NIK), hingga sarana prasarana. Karena itu, operator dituntut aktif memperbarui data agar tetap akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
*** Ponpes Wali Barokah: Konsistensi Pembaruan Data Jadi Prioritas
Sekretaris Ponpes Wali Barokah, Daud Soleh, selaku tuan rumah kegiatan, menegaskan bahwa pihaknya selalu menjaga konsistensi pengelolaan data EMIS pada empat unit pendidikan di bawah naungan pesantren: TPQ, MDT, PKPPS, dan pondok induk.
“Operator kami rutin melakukan koordinasi dua hingga tiga bulan sekali untuk memaksimalkan akurasi data EMIS. Ini bagian dari ikhtiar memastikan seluruh hak lembaga dan pendidik terpenuhi,” tegasnya.
Kegiatan pembinaan dan pelatihan EMIS ini diharapkan menjadi titik penting dalam penguatan tata kelola lembaga pendidikan keagamaan, sekaligus memastikan setiap MDT di Kota Kediri memiliki data valid dan terbarukan untuk mendukung kebijakan pemerintah, baik di tingkat daerah maupun nasional.
Penulis : Bimo
