Surabaya — Di dunia perguruan tinggi Indonesia, terutama kampus swasta, standar kompensasi dosen non-ASN, termasuk Guru Besar, masih sering menjadi misteri. Banyak akademisi junior bahkan yang tengah meniti karier menuju Lektor Kepala atau Guru Besar, tidak memiliki acuan jelas mengenai nilai ekonomi, tanggung jawab, dan kontribusi intelektual yang seharusnya mereka terima.
Dalam tulisannya, seorang akademisi menekankan pentingnya disruptive transparency: membuka fakta, menetapkan standar, dan memberi pijakan rasional bagi para dosen Indonesia.
Komponen Pendapatan Guru Besar Non-ASN:
1. Tunjangan Kehormatan Kemendiktisaintek: ± Rp 11 juta/bulan (setelah pajak) untuk yang sudah inpassing Gol. IV/a.
2. Tunjangan Guru Besar dari kampus swasta: Rp 7,5–10 juta/bulan.
3. Gaji pokok dosen tetap kampus swasta: Rp 10–15 juta/bulan.
4. Tunjangan struktural atau honor tambahan: Rp 3–10 juta/bulan, tergantung jabatan atau beban kerja ekstra.
Dengan skema moderat, total pendapatan Guru Besar kampus swasta berada di kisaran ± Rp 40 juta/bulan, belum termasuk honor tambahan dari kegiatan luar kampus. Dengan tambahan wajar ± Rp 10 juta/bulan, angka Rp 50 juta dianggap rasional bagi kompensasi profesional, bukan hak istimewa.
Mengapa Transparansi Penting?
Memberi pijakan bagi Guru Besar baru agar tidak menerima “angka berapa pun” yang ditawarkan kampus.
Mencegah underpayment dan praktik mengaburkan nilai profesional akademik.
Memaksa kampus memiliki standar remunerasi yang rasional, integritas, dan struktur yang jelas.
Memberikan acuan bagi calon Guru Besar menentukan ekspektasi karier mereka secara realistis.
Tulisan ini juga menyoroti pentingnya peran pemerintah, khususnya Kemendiktisaintek, dalam menetapkan standar kompensasi profesional berbasis nilai intelektual dan beban Tri Dharma perguruan tinggi. Penulis menekankan bahwa kesejahteraan dosen adalah bagian dari kedaulatan intelektual bangsa.
“Jika profesi dosen ingin dihargai layaknya profesi strategis lainnya, standar kompensasi berdasarkan nilai intelektual dan beban Tri Dharma harus menjadi wacana nasional. Disruptive transparency adalah langkah pertama menuju perubahan itu,” tulisnya.
Ia menegaskan bahwa ajakan ini bukan untuk menimbulkan kecemburuan, melainkan membangun ekosistem akademik yang adil, profesional, dan terbuka. Tanpa standar dan transparansi, integritas dan masa depan akademik Indonesia berisiko stagnan.
