PAMEKASAN , Minggu, 18/1/2026- Praktik penyelewengan solar subsidi di Kabupaten Pamekasan kian brutal dan seolah tak lagi mengenal rasa takut. Sebuah SPBU bernomor lambung 54.693.01 di Jalan Raya Sumenep–Pamekasan, Buddagan, Pademawu, diduga kuat menjadi titik distribusi ilegal solar subsidi skala besar, menggunakan jerigen dan mobil pick-up sebagai alat angkut utama mafia BBM.
Pantauan lapangan pada 17 Januari 2026 sekitar pukul 20.06 WIB menunjukkan aktivitas mencurigakan yang berlangsung terang-terangan. Solar subsidi jenis Biosolar terlihat diisi ke puluhan jerigen, kemudian dimuat ke mobil pick-up L300, tanpa upaya menyamarkan kegiatan tersebut.
Bobroknya, proses pengisian tidak dilakukan sembunyi-sembunyi. Petugas SPBU diduga ikut terlibat langsung membantu pengisian dan pengangkutan jerigen berisi solar ke kendaraan pengepul. Pemandangan ini memunculkan dugaan kuat adanya kongkalikong sistematis dalam distribusi BBM bersubsidi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Meski aktivitas tersebut disinyalir melanggar ketentuan distribusi BBM subsidi, aparat penegak hukum (APH) setempat nyaris tak terlihat bertindak. Kondisi ini memicu amarah publik, terutama nelayan dan masyarakat kecil yang selama ini mengeluhkan kelangkaan solar.
“Mobil mobil pick-up itu hampir tiap hari masuk. Jerigennya banyak, puluhan. Kalau solar subsidi dipakai usaha besar, kami yang kecil ini pasti tersingkir. Mainnya para mafia BBM di sejumlah SPBU Pamekesan ini sangat memprihatinkan mas,” katanya.
Keluhan serupa datang dari para sopir yang terpaksa mengantre panjang, bahkan pulang tanpa solar.
“Kami antre lama, tapi jerigen didahulukan. Kadang solar dibilang habis, padahal jelas-jelas dijual ke pengepul,” kata seorang sopir.
Aktivis Madura, Hasan Basri, menilai praktik mafia solar di Pamekasan telah menjelma menjadi bisnis gelap yang menggurita. Hampir seluruh SPBU disebut rawan dijadikan ladang permainan.
“Kalau APH terus diam, jangan salahkan masyarakat kalau turun melakukan gerakan. Ini sudah keterlaluan,” tegasnya.
Ia menyebut mafia solar diduga mengantongi rekomendasi dari pihak tertentu untuk melancarkan aksinya.
“Solar subsidi itu bukan untuk rakyat, tapi dijual lagi ke bandar. Ini kejahatan terstruktur,” tegasnya.
Pernyataan tersebut memperkuat dugaan bahwa penyelewengan solar subsidi terjadi secara sistematis dan berulang, bahkan terkesan mendapat pembiaran. Padahal, pengangkutan dan penjualan BBM subsidi menggunakan jerigen tanpa izin resmi merupakan pelanggaran Undang-Undang Migas yang dapat berujung pidana.
Hasan Basri mendesak aparat segera bertindak.
“Nelayan dan petani menjerit, solar langka dan mahal, sementara mafia bebas beraksi. Kalau ini dibiarkan, patut dipertanyakan keberpihakan hukum di Pamekasan,” ujarnya.
Ia mendesak Pertamina, BPH Migas, dan aparat penegak hukum segera melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap SPBU 54.693.01, serta membongkar jaringan mafia solar subsidi hingga ke akar.
Media ini berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak SPBU, namun karena keterbatasan akses komunikasi, upaya konfirmasi belum membuahkan hasil.
Sementara itu, hingga berita ini terbit, APH setempat belum memberikan klarifikasi resmi atas barbarnya bisnis gelap BBM Ilegal di Pamekasan.
Dugaan penyelewengan solar subsidi di Pamekasan mencerminkan rapuhnya pengawasan distribusi BBM. Saat jerigen diduga bebas menguras solar di SPBU, nelayan dan rakyat kecil justru kesulitan mendapatkan haknya. Jika praktik ini terus dibiarkan, subsidi negara hanya akan menjadi bancakan segelintir mafia. Aparat dan regulator wajib bertindak tegas agar keadilan energi benar-benar dirasakan rakyat, bukan dinikmati pelaku bisnis gelap.
Penulis : Redaksi
