SUMENEP — Bayang-bayang kekacauan arus mudik Lebaran kembali menghantui warga Pulau Masalembu. Minimnya armada kapal laut membuat ribuan pemudik terancam terlantar, berdesakan di pelabuhan, bahkan gagal pulang kampung. Situasi ini memicu peringatan keras dari DPRD Sumenep.
Legislator menilai persoalan transportasi laut ke Masalembu bukan lagi sekadar isu teknis, melainkan bentuk ketimpangan serius terhadap masyarakat kepulauan. Setiap menjelang Lebaran, cerita yang sama terus berulang: kapal penuh, jadwal tak pasti, dan warga dipaksa menunggu tanpa kepastian.
Anggota DPRD Sumenep Dapil VII, Ahmad Juhairi, menegaskan bahwa kondisi ini tidak boleh lagi dibiarkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Masalembu selalu jadi korban. Kapalnya terbatas, penumpangnya membludak. Kalau tidak segera ditambah, ini bisa berujung chaos,” katanya tegas.
Menurutnya, pada hari normal saja kapal kerap kelebihan kapasitas, sementara saat musim mudik jumlah penumpang melonjak drastis, termasuk perantau dari Kalimantan hingga Malaysia. Tanpa tambahan armada, risiko penumpukan dan keselamatan penumpang tak terelakkan.
Ironisnya, Juhairi menyoroti perlakuan yang dinilai tidak adil. Beberapa wilayah kepulauan lain di Sumenep menikmati banyak pilihan kapal cepat dan reguler, sementara Masalembu hanya mengandalkan dua armada utama.
“Warga Masalembu juga warga negara. Mereka berhak mendapatkan layanan mudik yang layak, aman, dan manusiawi,” ujarnya.
Tak hanya soal kapal, DPRD juga menyoroti lemahnya pengawasan penjualan tiket yang kerap membuka celah percaloan.
Kondisi ini membuat pemudik semakin terjepit, baik secara ekonomi maupun psikologis.
Dengan Lebaran yang kian dekat, DPRD Sumenep mendesak pemerintah dan instansi terkait untuk segera mengambil langkah konkret. Penambahan armada, kepastian jadwal, dan pengawasan ketat disebut sebagai harga mati.
Jika desakan ini kembali diabaikan, DPRD memperingatkan satu hal: Masalembu bukan hanya akan terisolasi secara geografis, tetapi juga secara keadilan.
Penulis : Redaksi
