SAMPANG, Detikzone.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini menjadi harapan ribuan pelajar justru berada di ambang krisis. Sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah dilaporkan mulai menghentikan operasional karena dana yang seharusnya cair justru tertahan di Bank Negara Indonesia (BNI).
Kondisi ini memicu kekhawatiran serius. Tanpa dana operasional, dapur yang bertugas menyiapkan makanan bergizi bagi para pelajar terpaksa berhenti beroperasi. Jika situasi ini terus berlanjut, program yang digadang-gadang sebagai solusi pemenuhan gizi anak bangsa itu terancam lumpuh.
Salah satu mitra dapur MBG berinisial M dari Pulau Madura mengungkapkan kegelisahannya. Ia menyebut pihak kepala SPPG bahkan sudah menghubungi call center Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meminta kejelasan mengenai pencairan dana tersebut.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut informasi yang diterima, dana program sebenarnya telah berada di BNI. Namun hingga lebih dari 1×24 jam sejak Jumat (13/3/2026), dana tersebut belum juga masuk ke rekening Virtual Account (VA) milik SPPG.
“Informasinya dari BGN dana sudah ada di BNI, tapi sampai sekarang belum juga masuk ke VA. Padahal sudah lewat lebih dari satu hari,” ujarnya dengan nada kecewa.
Ia juga menyoroti perbedaan proses pencairan dana di bank lain. Menurutnya, SPPG yang menggunakan Bank BRI dan Bank Mandiri justru sudah menerima dana lebih cepat tanpa hambatan berarti.
“Yang lewat BRI dan Mandiri sudah cair semua. Sementara melalui BNI sangat lambat. Padahal relawan dapur menunggu gaji, apalagi sekarang sudah mendekati Idul Fitri,” tambahnya.
Keluhan serupa datang dari RD, mitra dapur SPPG di Kabupaten Sampang. Ia mengaku terpaksa menghentikan sementara operasional dapurnya karena dana operasional yang dijanjikan belum juga masuk.
Menurutnya, tanpa dana tersebut, mustahil dapur dapat terus berjalan karena banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, mulai dari pembelian bahan makanan hingga pembayaran supplier dan honor relawan.
“SPPG saya sementara berhenti beroperasi karena dana dari BNI belum cair. Kalau dipaksakan berjalan, siapa yang akan membayar supplier dan relawan,” tegas RD.
Ia bahkan meminta pemerintah mengevaluasi sistem penyaluran dana program MBG. Jika kondisi ini terus berulang, menurutnya, penggunaan bank lain yang lebih cepat dalam proses pencairan dana perlu dipertimbangkan.
“Kalau memang terus seperti ini, lebih baik seluruh SPPG dipindahkan saja ke BRI atau Mandiri yang pelayanannya lebih cepat,” katanya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak media masih berupaya menghubungi pimpinan BNI wilayah Jawa Timur guna meminta klarifikasi terkait dugaan keterlambatan pencairan dana tersebut. Namun hingga saat ini nomor kontak yang bersangkutan belum berhasil dihubungi.
Media ini juga berencana mendatangi langsung kantor BNI Jawa Timur untuk meminta penjelasan resmi mengenai mekanisme pencairan dana program MBG yang kini menjadi sorotan sejumlah mitra dapur SPPG.
Penulis : Anam







