PROBOLINGGO, Rabu (08/04/2026) — Narasi efisiensi anggaran yang digaungkan Pemerintah Kabupaten Probolinggo kembali menuai sorotan. Di tengah pemangkasan kegiatan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), muncul kebijakan pengadaan 10 unit sepeda gunung (MTB) oleh Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD).
Berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP Tahun Anggaran 2026, pengadaan tersebut tercatat dalam kategori belanja modal kendaraan tidak bermotor penumpang pada sub-kegiatan penagihan pajak daerah. Anggaran bersumber dari dana bagi hasil Pajak Rokok.
Dalam peruntukannya, sepeda MTB itu akan dijadikan sebagai hadiah (reward) bagi kecamatan yang berhasil melunasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tepat waktu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sekretaris BPPKAD Kabupaten Probolinggo, Aries Purwanto, membenarkan adanya pengadaan tersebut. Ia menyebut jumlah sepeda yang direalisasikan lebih sedikit dari rencana awal.
“Awalnya kami merencanakan lebih dari 10 unit, namun karena keterbatasan anggaran, saat ini hanya bisa merealisasikan 10 unit sepeda,” ujarnya.
Pernyataan tersebut justru memunculkan pertanyaan publik. Di tengah keterbatasan anggaran, belanja yang bersifat insentif dinilai tetap diprioritaskan.
Kritik datang dari Dierel, perwakilan Aliansi Madura Indonesia (AMI) Probolinggo. Ia menilai kebijakan tersebut tidak mencerminkan sensitivitas terhadap kondisi fiskal daerah.
“Ini ironi. Ketika OPD lain diminta melakukan efisiensi, justru ada anggaran untuk hadiah. Penagihan PBB adalah kewajiban, bukan sesuatu yang harus diberi insentif,” tegasnya.
Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi menggeser makna kinerja aparatur. Tugas yang semestinya menjadi tanggung jawab melekat, berubah menjadi kompetisi berbasis hadiah.
Dari sisi kebijakan publik, langkah ini juga memunculkan pertanyaan mengenai skala prioritas anggaran. Terlebih, dana yang digunakan berasal dari pajak rokok yang idealnya diarahkan pada program dengan dampak langsung bagi masyarakat.
Pengamat kebijakan publik menilai, pendekatan berbasis reward cenderung bersifat simbolik dan tidak menyentuh akar persoalan.
Optimalisasi penerimaan pajak seharusnya dibangun melalui penguatan sistem, peningkatan pengawasan, serta kapasitas aparatur, bukan sekadar stimulus jangka pendek.
Di tengah tekanan efisiensi, publik kini melihat adanya dua wajah dalam pengelolaan anggaran: di satu sisi penghematan digaungkan, namun di sisi lain belanja yang dipertanyakan tetap berjalan.
Pertanyaan pun mengemuka: apakah ini benar efisiensi, atau sekadar cara lain membungkus pengeluaran agar terlihat wajar
Hingga berita ini diturunkan, kebijakan pengadaan sepeda MTB tersebut masih menjadi perbincangan dan memicu pro dan kontra di tengah masyarakat.
