SUMENEP –– Poster besar bertuliskan “COMING SOON” dengan janji cashback 50 persen dan kemudahan pemasangan listrik untuk musholla tampak begitu meyakinkan. Program “Harkitnas Menyala” seolah hadir sebagai solusi cepat bagi rumah ibadah. Namun di balik desain menarik dan slogan penuh semangat, muncul kritik tajam yang mempertanyakan realisasi di lapangan.
Pimpinan Redaksi Detikzone.id, Igusty Madani secara lugas menyebut program ini lebih terasa sebagai gimik ketimbang solusi konkret.
“Poster boleh besar, janji boleh manis. Tapi kalau di lapangan tetap ribet, itu bukan membantu, itu membingungkan. Tak usah pencitraan kalau ujungnya menyulitkan,” tegasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menyoroti kontras antara isi pamflet yang menawarkan kemudahan, bahkan dibatasi hanya 100 pelanggan pertama, dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat. Salah satu contoh datang dari musholla umum di Asta Bong, Desa Jadung, yang dibangun oleh media Detikzone.id.
Musholla yang berdiri di areal pemakaman itu bukan sekadar bangunan biasa. Ia menjadi pusat kegiatan keagamaan warga, termasuk kebutuhan kifayah. Namun saat koordinasi beberapa waktu lalu dengan pihak PLN, pengurus justru dihadapkan pada prosedur yang dinilai “ribetnya minta ampun”.
Persyaratan seperti sertifikat hibah dan dokumen administratif lainnya menjadi penghalang utama. Padahal, lokasi musholla yang berada di area pemakaman membuat aspek legal formal tidak sesederhana bangunan pada umumnya.
“Di pamflet ditulis ‘nyalakan semangat ibadah dengan listrik terjangkau’. Tapi faktanya, untuk sekadar menyala saja harus melewati jalur yang mematikan semangat. Banyak aturan,” lanjutnya.
Menurutnya, jika benar program ini ditujukan untuk rumah ibadah, maka pendekatannya tidak bisa disamakan dengan bangunan komersial. Banyak tempat ibadah berdiri atas dasar kebutuhan sosial dan gotong royong, bukan kelengkapan administratif formal.
“Jangan jual semangat ibadah kalau realitanya dipagari syarat yang sulit ditembus. Ini bukan soal cashback atau angka Rp210 ribu, tapi soal akses dan keberpihakan. Siapa yang sebenarnya dilayani?” sindirnya .
Kritik ini semakin menguat karena hingga saat ini, pihak PLN Sumenep belum dapat dikonfirmasi lantaran keterbatasan akses komunikasi.
Di tengah gencarnya promosi dan visual yang mencolok, masyarakat mulai mempertanyakan: apakah “menyala” yang dimaksud benar-benar untuk semua, atau hanya untuk mereka yang sudah siap secara administratif?
Jika tidak ada evaluasi serius, maka program ini berisiko hanya menjadi etalase kebijakan, menarik dilihat, ramai dibicarakan, namun minim dampak nyata.
Karena pada akhirnya, masyarakat tidak butuh poster besar. Mereka butuh kemudahan yang benar-benar terasa.
Penulis : Ahmadineja
