JAKARTA – Gelombang desakan keras datang dari dunia maritim Indonesia. Founder sekaligus Owner Bandar Laut Dunia Grup (Balad Grup), HRM Khalilur R. Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, menyerukan “Tritura Nelayan Republik Indonesia” dan meminta Presiden Prabowo Subianto segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk memberantas praktik penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL) ke luar negeri.
Gus Lilur menilai, penyelundupan BBL bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan kejahatan ekonomi lintas negara yang telah merugikan nelayan Indonesia dan melemahkan kedaulatan laut nasional. Ia menyebut, praktik tersebut membuat nilai ekonomi lobster justru lebih banyak dinikmati negara lain.
“Kami menyerukan Tritura Nelayan Republik Indonesia. Negara harus hadir secara tegas: berantas penyelundupan BBL, fasilitasi budidaya di Indonesia, dan perkuat nelayan kita,” tegas Gus Lilur.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo yang dinilai telah mengambil langkah strategis dengan menghentikan budidaya BBL di luar negeri melalui kebijakan Kementerian Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak Agustus 2025.
Menurutnya, kebijakan tersebut diperkuat dengan perubahan regulasi dari Permen KP Nomor 7 Tahun 2024 menjadi Permen KP Nomor 5 Tahun 2026, yang menegaskan arah budidaya lobster harus berbasis di dalam negeri.
Gus Lilur menegaskan, Indonesia sebenarnya memiliki potensi besar menjadi pusat budidaya lobster dunia karena memiliki sumber BBL alami dan nelayan yang berpengalaman. Namun, potensi tersebut terhambat oleh kebocoran akibat jaringan penyelundupan yang terorganisir dan lintas negara.
Ia memaparkan, jalur penyelundupan diduga melalui beberapa negara transit sebelum akhirnya masuk ke pasar ekspor global, sehingga Indonesia hanya menjadi pemasok bahan baku tanpa menikmati nilai tambah ekonomi.
“Ini ironi besar. Indonesia hanya jadi pemasok benih, sementara keuntungan ratusan triliun dinikmati negara lain,” ujarnya.
Karena itu, Gus Lilur mendesak Presiden Prabowo membentuk Satgas khusus lintas sektor yang melibatkan TNI AL, Polri, Bea Cukai, otoritas pelabuhan, bandara, hingga intelijen negara untuk menghentikan praktik ilegal tersebut.
Selain penindakan, ia juga menekankan pentingnya dukungan penuh pemerintah terhadap nelayan agar dapat membudidayakan BBL di dalam negeri melalui akses teknologi, permodalan, dan kepastian pasar.
“Nelayan harus jadi pelaku utama, bukan korban sistem. Indonesia harus berdiri sebagai pusat lobster dunia,” tegasnya.
Gus Lilur menutup pernyataannya dengan menyampaikan “Tritura Nelayan” sebagai tiga tuntutan utama: pemberantasan penyelundupan BBL, fasilitasi budidaya nasional, dan penguatan peran Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memastikan kedaulatan ekonomi kelautan Indonesia.
Penulis : Anton
