BAWEAN — Sarasehan bertema “Membangun Bawean” yang digelar Sinergi Alumni 98 SMA Negeri 1 Sangkapura bersama anggota DPRD Gresik Dapil Bawean di Warkop Iip Dermaga, Desa Sungaiteluk, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, Jumat malam (29/5/2026), berlangsung hangat dan penuh diskusi terkait masa depan pembangunan Pulau Bawean.
Hadir dalam kegiatan tersebut anggota DPRD Gresik Dapil Bawean, Bustami Hazim dari Fraksi PKB dan Eril Desemberilian Prabowo dari Fraksi Demokrat serta Camat Sangkapura. Forum itu menjadi ruang penyampaian aspirasi masyarakat terkait persoalan utama transportasi laut dan berbagai isu pembangunan lainnya.
Dalam sambutannya, Bustami Hazim menyoroti janji politik Bupati Gresik (G1) dalam visi-misi terkait penyediaan transportasi laut yang layak bagi masyarakat Bawean.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Yang pertama terkait transportasi laut. Di dalam visi misi Bupati ada janji menyediakan transportasi yang layak. Kita semua tahu bagaimana kondisi transportasi laut saat ini, sehingga masyarakat terus mempertanyakan seperti apa transportasi yang disebut layak itu,” ujarnya.
Menurutnya, transportasi laut merupakan kebutuhan vital masyarakat kepulauan karena menjadi akses utama aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan mobilitas warga Bawean.
Selain transportasi laut, Bustami juga menjelaskan komitmen pemerintah daerah dalam peningkatan layanan kesehatan melalui peningkatan status RSUD Umar Mas’ud dari rumah sakit tipe D menjadi tipe C.
Ia menjelaskan, perubahan status tersebut akan membawa peningkatan layanan karena rumah sakit tipe C diwajibkan memiliki dokter spesialis yang lebih lengkap.
Bustami mengungkapkan bahwa saat dirinya masih berada di Komisi IV DPRD Gresik, pihaknya bersama pemerintah daerah telah mendorong program beasiswa pendidikan dokter spesialis bekerja sama dengan universitas negeri.
“Ada lima dokter yang disekolahkan dengan biaya pemerintah daerah. Setelah selesai pendidikan, mereka wajib mengabdi di RSUD Umar Mas’ud selama dua kali masa pendidikan,” jelasnya.
Dalam forum itu, Bustami juga menyinggung persoalan perlindungan nelayan. Ia menyebut pemerintah daerah memiliki keterbatasan kewenangan karena pengelolaan wilayah laut kini berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi.
“Yang bisa dilakukan pemerintah daerah saat ini lebih kepada perlindungan nelayan melalui bantuan ketika mengalami kecelakaan kerja di laut,” katanya.
Sementara itu, Eril Desemberilian Prabowo menekankan pentingnya integrasi pembangunan di berbagai sektor di Pulau Bawean.
Menurutnya, sejumlah program pemerintah pusat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, sekolah rakyat, hingga pengembangan pendidikan harus terhubung dengan kebutuhan utama masyarakat Bawean.
“Kalau kita berbicara dua pokok utama, yang pertama adalah transportasi. Semua sektor kembali lagi kepada transportasi. Kedua adalah ketahanan pangan. Saat musim barat, stok pangan di Bawean selalu terdampak,” ujarnya.
Ia menilai persoalan transportasi laut di Bawean sudah berlangsung lama dan hingga kini belum terselesaikan secara menyeluruh. Kondisi tersebut selalu menjadi persoalan utama terutama saat musim libur, arus mudik, maupun cuaca buruk.
Selain itu, Eril juga menyoroti pelayanan kesehatan di Bawean yang menurutnya masih perlu pembenahan, mulai dari sistem pelayanan rumah sakit hingga fasilitas penunjang bagi masyarakat yang harus dirujuk ke luar pulau.
“Kita sering melihat ambulans dari rumah sakit atau puskesmas datang ke pelabuhan membawa pasien maupun jenazah. Ini harus menjadi perhatian bersama,” katanya.
Ia juga mengusulkan adanya rumah singgah milik Pemerintah Kabupaten Gresik di Surabaya untuk membantu masyarakat Bawean yang menjalani pengobatan lanjutan di daratan.
Di sektor pertanian dan perikanan, Eril menyebut Bawean memiliki potensi besar karena sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani dan nelayan. Namun menurutnya, potensi tersebut belum dikelola secara maksimal.
“Bawean dikelilingi laut dengan potensi perikanan yang besar. Pertanian juga sangat potensial. Ini membutuhkan dukungan pemerintah daerah melalui pelatihan, pendampingan, hingga kebijakan yang mendukung ketahanan pangan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menyinggung persoalan ketersediaan air yang kerap menjadi kendala saat musim kemarau sehingga berdampak pada sektor pertanian.
Selain itu, sektor pariwisata dinilai menjadi potensi besar yang dapat dikembangkan. Menurut Eril, hampir setiap desa di Bawean memiliki destinasi wisata alam maupun budaya yang dapat menjadi kekuatan ekonomi masyarakat.
“Bawean punya pantai, danau, budaya, hingga pegunungan. Tinggal bagaimana integrasi pembangunan dan pengelolaannya agar benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.
Dalam sarasehan tersebut juga lahir sejumlah poin kesepakatan. Berdasarkan hasil sarasehan yang ditandatangani peserta dan tokoh yang hadir, disimpulkan bahwa transportasi laut di Bawean saat ini dinilai belum layak karena masih bersifat monopoli.
Forum tersebut juga mendorong pemerintah untuk melanjutkan pengadaan transportasi laut saingan atau kompetitor dengan melibatkan pihak swasta maupun investor lainnya agar pelayanan transportasi bagi masyarakat Bawean menjadi lebih baik dan kompetitif.
Sarasehan berlangsung interaktif hingga larut malam. Warga berharap aspirasi yang disampaikan dalam forum tersebut dapat benar-benar diperjuangkan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Pulau Bawean.
