Disusun oleh: Dr. Adi Suparto
Ketika perdebatan berpusat pada ada atau tidaknya selembar ijazah, kita hampir melupakan hal yang jauh lebih besar dan jauh lebih berharga. Inilah pencerahan yang disampaikan Prof. Denny Indrayana: persoalannya bukan sekadar kertas. Yang telah dirusak adalah fondasi bangsa ini.
Bukan soal selembar dokumen yang hilang atau tidak. Yang telah dilecehkan adalah empat pilar yang menjaga tegaknya negara hukum:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
1. Pendidikan Dijadikan Alat, Bukan Tujuan
Pendidikan adalah proses membangun kualitas diri dan wawasan. Jika syarat pendidikan dapat dipenuhi tanpa bukti yang sah, tanpa verifikasi yang teliti, maka gelar dan ijazah bukan lagi cerminan kemampuan; melainkan sekadar label yang bisa didapat dengan cara apa pun. Ketika standar ini runtuh, maka penghormatan terhadap ilmu pun runtuh bersamanya.
2. Pemilu Disederhanakan Menjadi Angka Saja
Pemilihan umum bukan sekadar hitungan suara. Ia adalah proses di mana rakyat menilai kelayakan pemimpin secara utuh. Jika syarat dasar dapat dikesampingkan demi kepentingan tertentu, maka pemilu tidak lagi menjadi sarana memilih yang terbaik; melainkan sarana melanggengkan kekuasaan bagi siapa pun yang berkuasa. Rakyat bukan lagi penentu, melainkan saksi yang dipasrahkan pada hasil yang sudah ditentukan.
3. Konstitusi Dianggap Hal yang Bisa Dibelokkan
Undang-Undang Dasar bukan sekadar buku cetak di rak perpustakaan. Ia adalah perjanjian dasar seluruh bangsa. Jika pasal-pasalnya dapat diartikan sesuai keinginan pihak yang sedang berkuasa, maka tidak ada lagi yang mengikat. Hari ini syarat satu pasal dikecualikan, besok pasal lain pun dapat dibengkokkan; dan perlahan, konstitusi kehilangan kekuatan sebagai pelindung seluruh warga negara.
4. Syarat Usia Minimal: Bukan Pembatas, Melainkan Jaminan
Ketetapan mengenai usia minimal bukanlah dibuat untuk menyulitkan siapa pun. Ia dirancang oleh para pendiri bangsa agar mereka yang memegang pucuk pimpinan telah melalui perjalanan hidup yang cukup, memiliki kematangan berpikir, dan pengalaman yang memadai. Jika batas ini dapat diabaikan begitu saja, maka yang diabaikan adalah kebijaksanaan para pendiri negara; dan kepercayaan bahwa pemimpin telah siap memikul beban sebesar ini.
*Bukan Menghakimi Satu Orang, Melainkan Menyelamatkan Semua*
“Kita tidak sedang mempersoalkan satu orang. Kita sedang menjaga agar aturan tetap berlaku untuk semua orang; tanpa pandang siapa, tanpa pandang kedudukan.”
Jika hari ini syarat dapat dilonggarkan bagi satu pihak, maka esok hari dapat pula dilonggarkan bagi pihak lain; dan lama-kelamaan, tidak ada lagi garis yang memisahkan yang sah dan yang tidak sah. Itulah kerusakan yang sesungguhnya.
Maka gugatan ini bukan untuk menurunkan siapa pun. Ia untuk menegakkan kembali apa yang telah dilonggarkan: hormat kepada ilmu, hormat kepada proses, hormat kepada konstitusi, dan hormat kepada kebijaksanaan yang telah ditetapkan demi kebaikan bersama.
Kertas bisa dibuat kembali. Namun kepercayaan rakyat terhadap hukum, jika hilang, memerlukan waktu puluhan tahun untuk dikembalikan.
