Bogor – Dugaan penyadapan terhadap Kepala Negara bukan sekadar persoalan pelanggaran privasi maupun kejahatan teknologi. Persoalan tersebut dinilai menyentuh aspek yang jauh lebih mendasar, yakni kedaulatan negara, supremasi hukum, etika kekuasaan, hingga integritas penyelenggara pemerintahan.
Pandangan tersebut disampaikan Rizkan Sahfudin, Pemerhati Masyarakat Kecil, yang menilai dugaan penyadapan terhadap Kepala Negara harus disikapi secara serius, objektif, dan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu dilihat dari berbagai perspektif, mulai dari filsafat politik, hukum, hingga tata negara. Sebab, apabila penyadapan dilakukan secara ilegal untuk kepentingan politik, intimidasi, atau manipulasi kekuasaan, dampaknya tidak hanya menyangkut individu, tetapi juga dapat mengganggu kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Dalam perspektif filsafat politik, Rizkan menyinggung pemikiran Thomas Hobbes melalui konsep Leviathan, yang menempatkan negara sebagai pemegang mandat rakyat untuk menjamin keamanan dan ketertiban.
Karena itu, dugaan penyadapan terhadap Kepala Negara merupakan persoalan serius yang perlu diuji secara menyeluruh, terutama apabila berkaitan dengan keamanan nasional dan kewibawaan institusi pemerintahan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia juga mengaitkan persoalan tersebut dengan pemikiran Michel Foucault mengenai pengawasan sebagai instrumen kekuasaan.
Menurutnya, pengawasan seharusnya dijalankan dalam batas kewenangan yang sah. Ketika disalahgunakan untuk kepentingan ilegal, praktik tersebut justru berpotensi menjadi ancaman terhadap kebebasan dan legitimasi negara.
Dari perspektif hukum, Rizkan menegaskan bahwa penyadapan tidak serta-merta merupakan tindak kejahatan. Dalam kondisi tertentu, tindakan tersebut dapat menjadi instrumen penegakan hukum sepanjang memiliki dasar hukum, dilakukan oleh pihak berwenang, serta memenuhi prosedur dan perlindungan hak asasi manusia.
Sebaliknya, penyadapan tanpa kewenangan dan untuk tujuan yang melanggar hukum harus ditindaklanjuti melalui proses hukum berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia mengingatkan pemikiran Hans Kelsen tentang pentingnya supremasi norma hukum. Tidak boleh ada individu maupun institusi yang merasa memiliki kedudukan lebih tinggi daripada hukum.
“Prinsipnya, hukum harus berdiri di atas kekuasaan. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum, siapa pun orangnya dan apa pun jabatannya,” menjadi penekanan dalam pandangan tersebut.
Rizkan juga menyoroti pentingnya akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. Setiap keputusan Presiden terkait penataan jabatan strategis di lingkungan pemerintahan harus ditempatkan dalam kerangka kewenangan konstitusional, kepentingan negara, dan pertanggungjawaban publik.
Namun, ia mengingatkan agar dugaan pelanggaran oleh individu tidak serta-merta digeneralisasi sebagai kesalahan seluruh institusi.
Penegakan hukum, menurutnya, harus berjalan secara objektif, transparan, independen, dan berdasarkan bukti. Langkah tersebut penting agar penanganan persoalan tidak justru memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.
Integritas Menjadi Benteng Kedaulatan
Lebih jauh, Rizkan menilai persoalan dugaan penyadapan terhadap Kepala Negara pada hakikatnya bukan hanya berkaitan dengan kecanggihan teknologi, melainkan juga menyangkut integritas, loyalitas konstitusional, dan tanggung jawab dalam menjaga keutuhan bangsa.
Ancaman dari luar, kata dia, dapat dihadapi melalui kekuatan pertahanan. Namun, ancaman dari dalam membutuhkan pengawasan independen, penegakan hukum yang tegas, serta integritas seluruh penyelenggara negara.
“Negara tidak akan kehilangan kewibawaannya hanya karena tekanan dari luar. Namun, kepercayaan publik bisa runtuh ketika integritas dikalahkan oleh penyalahgunaan kekuasaan dan hukum tidak lagi menjadi panglima,” demikian substansi pandangannya.
Di akhir pernyataannya, Rizkan Sahfudin menyampaikan pesan tegas kepada pihak yang ia sebut LSP.
“LSP harus berani mengatakan I’m Sorry, Dad, dan meminta maaf kepada masyarakat Indonesia demi keutuhan bangsa dan negara yang sama-sama kita cintai,” tegasnya.
Baginya, menjaga negara bukan hanya tugas aparat dan pejabat pemerintahan. Lebih dari itu, diperlukan kesadaran bersama bahwa kedaulatan, integritas, dan supremasi hukum merupakan fondasi yang tidak boleh dikorbankan oleh kepentingan siapa pun.
Penulis : Rahman
