SUMENEP – Di tengah semangat Pemerintah Kabupaten Sumenep menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD), ironi justru terjadi di kawasan wisata kuliner Tajamara. Kawasan yang dikenal dengan lampu gemerlap dan keramaian pengunjung itu diam-diam menyimpan borok dan praktik memalukan. Parkir liar tak masuk kas daerah, tapi mengalir ke kantong gelap.
Bobroknya, dugaan keterlibatan oknum pejabat daerah mulai menyeruak. Praktik pungutan liar (pungli) parkir ini bukan sekadar ulah juru parkir nakal, tapi disinyalir bagian dari jaringan setoran ke oknum pejabat bermental miskin namun rakus.
“Parkir Tajamara itu bukan soal retribusi. Ini soal dugaan pemalakan halus yang dilegalkan secara diam-diam. Kalau tidak ada oknum pejabat yang membekingi tidak mungkin mereka berani,” ujar aktivis Joko Syaiful.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sudah menjadi rahasia umum, pengunjung Tajamara dipungut biaya parkir setiap malam tanpa karcis resmi. Tidak ada kejelasan tarif, tidak ada papan informasi, dan tidak ada bukti setoran ke kas Pemkab.
Celakanya, para petugas parkir yang beroperasi justru tak mengenakan seragam resmi dan tidak tercatat dalam sistem Dinas Perhubungan.
“Kalau parkir resmi, harusnya ada karcis dan masuk PAD. Tapi ini? Jelas liar, dan anehnya, dibiarkan bertahun-tahun,” tegasnya.
Potensi pemasukan dari retribusi parkir Tajamara seharusnya mampu menambah PAD secara signifikan. Tapi fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya, daerah tak mendapat apa-apa.
“Saya menantang Bupati dan Sekda untuk membongkar praktik busuk ini, usut siapa yang main. Mental pengemis berseragam ASN lebih berbahaya dari koruptor berdasi. Kalau sudah terbukti ada pejabat main di parkir liar, pecat,” tegasnya.
Berdasarkan sumber internal, pengelolaan parkir di Tajamara diduga ‘diamankan’ oleh oknum dalam pemerintahan sendiri. Mereka dituding sebagai aktor intelektual yang memasang orang lapangan dan mengatur dugaan aliran setoran.
“Sejak awal saya curiga bahwa oknum pejabat tersebut adalah aktor intelektualnya,” tegas sumber terpercaya.
Baca Juga : Tak Ada Karcis Tak Ada PAD, Parkir Liar Tajamara Sumenep Dijadikan Lahan Cuan
Baca Juga : Wisata Kuliner Berubah Jadi Wisata Sengsara, Tajamara Sumenep Bikin Pengunjung Trauma
Praktik semacam ini adalah bentuk kemiskinan moral di kalangan elit lokal. Jabatan yang seharusnya digunakan untuk mengabdi dan berdikasi malah dipakai untuk memalak rakyat kecil bermodus biaya parkir.
Berkaitan dengan itu, Pemerhati ekonomi lokal, Farid Hasan menyebut, dugaan praktik pungutan liar (pungli) di kawasan parkir wisata kuliner Tajamara bukan sekadar pelanggaran kecil di lapangan.
“Jika pungutan terus terjadi tanpa payung hukum yang jelas dan tidak tercatat sebagai pendapatan asli daerah (PAD), maka ada dua kemungkinan, kelalaian struktural atau praktik pembiaran yang disengaja demi keuntungan segelintir pejabat. Nah ketika negara tidak hadir dalam mengatur dan mengawasi pemanfaatan ruang publik, maka pejabat bermental pedagang akan mengambil alih,” ungkap Farid Hasan.
“Mestinya, uang itu seharusnya masuk ke kas daerah untuk membiayai pelayanan publik, bukan masuk kantong oknum yang menjadikan jabatan sebagai ATM pribadi.” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan Kabupaten Sumenep, Yayak Nurwahyudi melalui Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan (LLA) Disperkimhub Sumenep, Toyyib masih bungkam saat dikonformasi kedua kalinya mengenai keberadaan parkir berbayar di kawasan Tajamara.
Penulis : Redaksi
