BOGOR – Ketua Umum NGO Kabupaten Bogor Bersatu (KBB), Rizwan Riswanto, menyoroti ironi seruan keamanan dan ketertiban yang digaungkan pejabat daerah di tengah persoalan kas daerah kosong dan keterlambatan pembayaran proyek pemerintah daerah.
Kondisi ini mencuat setelah beredarnya video Bupati Bogor, Rudi Susmanto, yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Pemuda Pancasila Kabupaten Bogor. Dalam video itu, Bupati mengajak seluruh kader menjaga keamanan, ketertiban, dan kerukunan, serta menegaskan cita-cita Bogor yang “aman, adil, dan makmur.”
Namun, menurut Rizwan Riswanto, realitas birokrasi saat ini jauh dari kata aman dan makmur. Kas daerah yang kosong dan keterlambatan pembayaran proyek pemerintah daerah membuat seruan ketertiban terdengar ironis.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pidato boleh merdeka, yel-yel boleh Pancasila tiga kali, tapi kontraktor yang menunggu pembayaran itu tidak bisa hidup dari slogan,” tegas Rizwan, Sabtu (10/1/2026).
Rizwan menekankan bahwa keamanan dan ketertiban sejati tidak hanya soal barisan ormas yang rapi atau seruan heroik, melainkan tentang kepastian hukum, kepastian bayar, dan kepastian bahwa negara menunaikan kewajibannya.
Ia menyoroti posisi Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rohmat Jatnika, yang tengah menghadapi fenomena keterlambatan pembayaran proyek karena kas daerah kosong.
“Sekda sibuk memadamkan api kas kosong, sementara di atas panggung kita disuguhi narasi Bogor yang adil dan makmur. Ini seperti mengatakan kapal aman, padahal ruang mesinnya sudah kemasukan air,” sindirnya.
Rizwan memperingatkan bahwa jika situasi ini terus dibiarkan, jargon keamanan dan kemakmuran hanya akan menjadi kosmetik politik yang tidak menyentuh kesejahteraan masyarakat.
“Kalau kontraktor kecil menjerit, pekerja harian tak digaji, dan proyek mangkrak karena negara telat bayar, itu justru menciptakan keresahan sosial. Jadi, siapa sebenarnya yang sedang dijaga keamanannya?” katanya.
NGO KBB mendesak Pemerintah Kabupaten Bogor untuk membuka kondisi keuangan daerah secara transparan, termasuk penyebab kas kosong dan langkah konkret penyelesaiannya, agar publik tidak terus disuguhi kontras antara pidato optimisme dan realitas administratif.
“Bogor yang aman dan makmur tidak lahir dari instruksi, tapi dari tanggung jawab. Bukan dari mikrofon, melainkan dari komitmen yang dibayar lunas,” pungkas Rizwan.
Penulis : Rahman
