SUMENEP, Detikzone.id – Sumenep mencatat momen penting dalam penyegaran birokrasi. Rabu (14/01/2026), Ir. Benny Irawan resmi dilantik sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), menandai era baru penguatan ASN dan pelayanan publik di kabupaten ini.
Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, menegaskan bahwa mutasi ini bukan hukuman atau tekanan politik, melainkan strategi peningkatan kapasitas dan efektivitas ASN.
“Kami ingin seluruh aparatur siap menghadapi tantangan tugas, memberikan pelayanan terbaik, dan mendukung pembangunan daerah secara optimal,” ujarnya.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Ir Benny, yang juga aktif sebagai Koordinator Ikatan Alumni ITS Jawa Timur Sub Wilayah Sumenep, menyambut tanggung jawab barunya dengan semangat tinggi.
“Saya siap mengemban amanah ini. Fokus utama saya adalah mengembangkan SDM ASN agar birokrasi Sumenep lebih profesional, gesit, dan pelayanan publik benar-benar terasa manfaatnya di masyarakat,” tegasnya.
Selain Benny, Bupati Fauzi juga melantik sejumlah pejabat tinggi lainnya, antara lain, Ferdiansyah Tetrajaya – Kepala Badan Pendapatan Daerah, Faruk Hanafi, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
Agus Dwi Saputra, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Anwar Syahroni, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Moh. Iksan, Kepala Dinas Pendidikan, Heru Santoso, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Rahman Riadi, Kepala Dinas Sosial dan
Mustangin, Kepala Dinas Ketenagakerjaan.
Selain itu, 69 pejabat pengawas eselon IV tingkat kecamatan juga mengalami rotasi dan promosi, menandai gelombang perubahan besar di seluruh birokrasi Sumenep.
Bupati Fauzi menekankan bahwa mutasi ini membuka peluang bagi ASN untuk memperluas pengalaman, meningkatkan kemampuan manajerial, dan siap menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
Dengan Benny di pucuk BKPSDM, publik berharap roda birokrasi Sumenep bergerak lebih cepat, profesional, dan mampu menghadirkan pelayanan prima yang selama ini dinanti masyarakat.








