SUMENEP – Di tengah dinamika pembangunan yang terus bergerak cepat, Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menetapkan enam prioritas besar pembangunan daerah tahun 2026.
Enam arah kebijakan ini disebut sebagai “peta jalan” menuju Sumenep yang lebih mandiri, berdaya saing, dan berkeadilan.
Hal itu dikatakan Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep, Dr. Ir. Arif Firmanto, S.TP., M.Si., IPU., ASEAN Eng., yang menegaskan bahwa seluruh kebijakan pembangunan tahun 2026 dirancang bukan sekadar untuk mengejar pertumbuhan, tetapi juga memastikan pemerataan dan keberlanjutan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Enam aspek prioritas ini merupakan komitmen bersama untuk membangun Sumenep secara terencana, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat,” tegasnya.
Tema besar pembangunan tahun 2026 sendiri mengusung semangat “Memantapkan Stabilisasi Kemandirian dan Daya Saing SDM, Ekonomi Daerah, serta Menguatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Adil dan Merata.” Sebuah visi yang menjadi fondasi dalam setiap langkah pembangunan daerah.
Enam Prioritas Pembangunan Sumenep 2026
Pertama, pemerintah menitikberatkan pada stabilisasi kemandirian ekonomi masyarakat melalui penguatan sektor unggulan daerah. Pertanian, perikanan, ketahanan pangan, pariwisata, dan perdagangan menjadi tulang punggung utama, diperkuat dengan pola padat karya untuk membuka lapangan kerja baru di tengah masyarakat.
Kedua, penguatan ekonomi kerakyatan dan penciptaan tenaga kerja produktif. Pemerintah menyiapkan pelatihan berbasis kompetensi serta penguatan kewirausahaan, khususnya bagi generasi muda agar mampu bertahan dan bersaing di tengah perubahan ekonomi global.
Ketiga, fokus diarahkan pada penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan sejahtera. Peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas utama, termasuk pemerataan akses hingga wilayah kepulauan yang selama ini membutuhkan perhatian lebih.
Di sektor pendidikan, peningkatan sarana, kualitas tenaga pendidik, dan budaya literasi terus digenjot. Sementara di sektor kesehatan, Pemkab berkomitmen memperluas layanan hingga ke pelosok dengan dukungan tenaga medis dan dokter spesialis.
Keempat, pemerataan pembangunan infrastruktur daratan dan kepulauan. Infrastruktur tidak hanya dipandang sebagai fisik pembangunan, tetapi sebagai penghubung ekonomi, layanan dasar, hingga mitigasi bencana di wilayah rawan.
Kelima, penguatan stabilitas keamanan dan ketentraman sosial politik. Pemerintah memperkuat sinergi Forkopimda, OPD, serta lembaga masyarakat, termasuk optimalisasi layanan darurat Si-Lapor 112 sebagai sistem respon cepat terhadap berbagai kondisi darurat.
Dan keenam, peningkatan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas. Reformasi birokrasi, penguatan SDM aparatur, serta sistem pengendalian internal menjadi kunci untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan efektif.
Arif Firmanto menegaskan, keenam prioritas ini bukan sekadar dokumen perencanaan, tetapi merupakan kompas besar yang akan mengarahkan seluruh kebijakan pembangunan daerah.
“Semua ini adalah upaya bersama untuk memastikan Sumenep tidak hanya tumbuh, tetapi juga tumbuh dengan adil, merata, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Penulis : Redaksi
