Oleh: Suparto
Di tengah upaya pemerintah pusat melakukan efisiensi anggaran dan mendorong belanja yang berdampak langsung kepada masyarakat, Kabupaten Sumenep justru dihadapkan pada fenomena yang patut menjadi perhatian bersama: menjamurnya event, festival, seminar, lomba, pelatihan, dan berbagai kegiatan seremonial yang nyaris tak pernah berhenti sepanjang tahun.
Sekilas, kegiatan-kegiatan tersebut tampak positif. Panggung berdiri megah. Publikasi bertebaran. Media sosial dipenuhi dokumentasi. Para pejabat hadir memberikan sambutan. Tepuk tangan bergemuruh. Kamera merekam setiap momen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun pertanyaan mendasarnya adalah, setelah seluruh kemeriahan itu usai, apa yang benar-benar tersisa untuk rakyat?
Fakta yang terlihat sehari-hari menunjukkan bahwa persoalan mendasar masyarakat belum banyak berubah. Kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah. Anak yatim masih membutuhkan perhatian. Kaum dhuafa masih berjuang memenuhi kebutuhan hidup. Banyak warga yang berharap adanya program yang benar-benar menyentuh kebutuhan mereka secara langsung.
Ironisnya, di saat kondisi tersebut masih terjadi, proposal demi proposal justru beredar semakin masif. Tidak hanya menyasar satu atau dua instansi. Hampir seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi sasaran. Belum lagi perusahaan swasta, BUMN, BUMD, hingga para pelaku usaha yang kerap diminta berpartisipasi mendukung berbagai kegiatan.
Fenomena ini perlahan membentuk budaya yang mengkhawatirkan: semakin banyak event dianggap semakin sukses, semakin banyak panggung dianggap semakin produktif, dan semakin besar anggaran yang terserap dianggap sebagai indikator keberhasilan.
Padahal ukuran keberhasilan pembangunan semestinya tidak terletak pada ramainya acara, melainkan pada besarnya manfaat yang dirasakan masyarakat.
Tidak sedikit kegiatan yang hanya menyisakan baliho usang, dokumentasi media sosial, serta laporan pertanggungjawaban yang tersimpan di lemari arsip. Sementara rakyat yang menjadi alasan utama penyelenggaraan kegiatan tersebut sering kali tidak merasakan perubahan yang berarti dalam kehidupannya.
Bayangkan jika sebagian kecil saja energi, waktu, dan dana yang selama ini dihabiskan untuk event-event seremonial dialihkan menjadi program sosial berkelanjutan.
Misalnya Program Jumat Berkah.
Setiap Jumat, satu desa menjadi sasaran. Sedikitnya 50 anak yatim dan dhuafa menerima santunan dan bantuan kebutuhan pokok. Dalam satu bulan, ratusan warga kurang mampu terbantu. Dalam setahun, ribuan masyarakat merasakan manfaat nyata.
Program seperti itu mungkin tidak menghadirkan panggung megah. Tidak menghasilkan gemerlap lampu sorot. Tidak menghadirkan keramaian yang viral di media sosial.
Namun program semacam itu menghadirkan sesuatu yang jauh lebih penting: manfaat.
Senyum anak yatim tidak membutuhkan sound system mahal. Harapan kaum dhuafa tidak memerlukan dekorasi mewah. Mereka hanya membutuhkan kepedulian yang nyata.
Karena itu, sudah saatnya orientasi penggunaan anggaran dan partisipasi lintas sektor dievaluasi secara serius. Publik berhak mengetahui sejauh mana manfaat setiap kegiatan yang menghabiskan dana publik maupun dana partisipasi dari berbagai pihak.
Jangan sampai budaya proposal berkembang menjadi industri kegiatan yang sibuk menghabiskan anggaran tetapi miskin dampak. Jangan sampai event demi event hanya menjadi rutinitas tahunan yang lebih banyak menghadirkan kemeriahan daripada solusi.
Pada akhirnya, rakyat tidak membutuhkan terlalu banyak seremoni. Rakyat membutuhkan kehadiran. Rakyat membutuhkan program yang benar-benar menyentuh kehidupan mereka.
Sebab sejarah tidak akan mencatat berapa banyak panggung yang pernah didirikan. Tetapi masyarakat akan selalu mengingat siapa yang benar-benar hadir ketika mereka membutuhkan bantuan.
Penulis : Red
