Situbond – oKetua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Perjuangan Rakyat Situbondo, *Rahmad Hartadi*, menyerukan agar seluruh elemen LSM di Kabupaten Situbondo berperan sebagai mitra strategis pemerintah desa. Ia meminta agar keberadaan LSM tidak menjadi momok yang menakut-nakuti penyelenggara maupun ketua pelaksana proyek swakelola di tingkat desa.
Seruan tersebut disampaikan Rahmad di tengah mulai bergulirnya sejumlah proyek pembangunan desa yang bersumber dari dana Provinsi Jawa Timur maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo tahun 2026. Menurutnya, momentum ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mempercepat pemerataan pembangunan di desa.
“*Proyek sudah mulai jalan. LSM jangan nakut-nakuti penyelenggara maupun ketua pelaksana proyek swakelola di desa*,” ujar Rahmad saat memberikan keterangan kepada media di Situbondo, Rabu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rahmad menegaskan bahwa fungsi utama LSM adalah melakukan kontrol sosial. Namun kontrol itu harus dilakukan secara objektif, konstruktif, dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Ia menilai, selama ini masih ada oknum LSM yang lebih fokus mencari celah kesalahan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
“*Kita selaku Lembaga Swadaya Masyarakat harus tahu tupoksinya. Jangan hanya mencari celah salah lalu melaporkannya dengan cara intimidasi. Itu bukan kontrol, itu justru menghambat*,” tegasnya.
Lebih lanjut, Rahmad menjelaskan bahwa skema proyek swakelola desa menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan. Melalui skema ini, warga desa dilibatkan langsung mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Tujuannya agar anggaran terserap maksimal dan hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Ia mengkhawatirkan, jika para pelaksana di desa terus dihantui rasa takut karena selalu dicari-cari kesalahannya, maka penyerapan anggaran bisa terhambat. Dampaknya, target pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan warga desa akan molor.
“Padahal tujuan akhirnya kan untuk rakyat desa juga. Kalau dari awal sudah ditakut-takuti, siapa yang berani jadi pelaksana? Akhirnya pembangunan jalan di tempat,” jelasnya.
Menutup pernyataannya, Rahmad berharap iklim pembangunan di tingkat desa bisa berjalan kondusif, transparan, dan akuntabel. Ia mengajak seluruh rekan sejawat LSM untuk duduk bersama, berdialog, dan mengedepankan koordinasi dengan pemerintah desa sebelum mengambil langkah pelaporan.
“*Mari kita kawal bersama. Bukan dengan cara menakut-nakuti, tapi dengan cara mengawasi, memberi masukan, dan mendukung agar proyek desa ini sukses*,” pungkasnya.
*Pewarta: Anton*
