PROBOLINGGO – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bukan sekadar deretan angka di atas kertas, melainkan urat nadi perekonomian rakyat. Menyadari krusialnya hal tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo bergerak cepat mengintervensi lambatnya penyerapan anggaran yang berisiko menyandera kesejahteraan masyarakat.
Dalam ruang rapat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Mall Pelayanan Publik, Selasa (1/9/2026), atmosfer birokrasi tampak berbeda. Sebanyak 18 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis—mulai dari Inspektorat, DPUPR, Dinas Kesehatan, hingga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,dikumpulkan dalam sebuah agenda krusial. Mereka diwajibkan memaparkan rapor serapan, menguliti kendala di lapangan, serta menyodorkan solusi konkret intervensi anggaran hingga akhir Oktober 2026.
Pertemuan strategis ini dipimpin langsung oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda, M. Sjaiful Effendi, secara virtual, dengan didampingi Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, Wiwit Suryaningsih.Langkah tegas ini diambil menyusul data realisasi yang dinilai masih butuh akselerasi besar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dari total pagu APBD Kabupaten Probolinggo sebesar Rp 2.400.979.997.069, realisasi keuangan saat ini baru menyentuh Rp 1.237.424.693.541 atau setara dengan 51,54 persen.Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, Wiwit Suryaningsih, menegaskan bahwa desk evaluasi ini bukan sekadar rutinitas birokrasi yang formalitas. Forum ini dirancang sebagai instrumen deteksi dini untuk mengantisipasi mandeknya proyek fisik maupun non-fisik di lapangan.
“Kami melakukan identifikasi masalah, deteksi dini kendala teknis, rekonsiliasi data, hingga evaluasi kualitas belanja. Setiap Perangkat Daerah wajib memetakan solusi atas kendala mereka dan menyusun proyeksi riil hingga akhir Oktober nanti,” tegas Wiwit secara lugas.
Pemkab Probolinggo berkomitmen penuh memutus tren klasik birokrasi, yaitu kebiasaan buruk menumpuk pencairan anggaran di akhir tahun (backloading). Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda, M. Sjaiful Effendi, mengingatkan seluruh kepala OPD bahwa kecepatan serapan anggaran adalah kunci utama stimulus ekonomi rakyat.
“Urgensinya jelas, ini pendorong ekonomi daerah. Serapan yang cepat berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dan mutu pelayanan publik. Pada Oktober nanti, proyeksi target realisasi harus menyentuh angka 80 persen. Langkah akselerasi di sektor pengadaan barang dan jasa akan kami pacu melalui percepatan tender, konsolidasi paket, hingga percepatan pembayaran,” beber Sjaiful.
Ketegasan target ini tidak main-main dan tidak menyisakan ruang untuk bersantai. Komitmen pemenuhan target serapan 80 persen di akhir Oktober tersebut langsung dikunci secara hukum birokrasi melalui penandatanganan berita acara resmi oleh masing-masing sekretaris atau perwakilan OPD yang hadir.Sjaiful berharap, komitmen hitam di atas putih ini menjadi pemacu responsibilitas dan membuang ego sektoral seluruh Perangkat Daerah.
Baginya, percepatan anggaran ini adalah benteng utama pemerintah untuk mengintervensi masalah krusial di tengah masyarakat, seperti penanganan stunting, menjaga daya beli, serta memastikan fasilitas publik dapat segera dinikmati.
“Ujung dari semua ini adalah asas kebermanfaatan. Ketika anggaran bergerak cepat dan tepat sasaran, kepercayaan publik terhadap pemerintah dengan sendirinya akan terjaga,” pungkas Sjaiful menutup arahannya.
Penulis : Moch Solihin
