PROBOLINGGO – Kontras yang mencolok mata tersaji di Kabupaten Probolinggo. Di saat sejumlah gedung sekolah dasar dan menengah masih meratap meminta perbaikan, dan para orang tua murid harus memutar otak demi membeli Lembar Kerja Siswa (LKS) setiap semester, pemerintah daerah justru menggelar pesta rakyat berbiaya fantastis.
Gelaran Probolinggo SAE Carnival (PSC) 2026 yang menyedot anggaran hingga ratusan juta rupiah memicu pertanyaan besar di kalangan masyarakat,di mana skala prioritas pemerintah dalam memajukan sumber daya manusia?
Berdasarkan data yang dihimpun dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), kegiatan bertajuk Jasa Penyelenggaraan Utama Probolinggo SAE Carnival (PSC) ini memakan anggaran konsolidasi total mencapai Rp 475 juta. Anggaran jumbo tersebut dipecah menjadi enam paket yang tersebar di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta kecamatan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Kabupaten Probolinggo sendiri tercatat mengalokasikan anggaran dua paket sebesar Rp 70 juta sebagai support system acara tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menanggapi sorotan tajam ini, Kepala Dispendikbud Kabupaten Probolinggo, Hary Tjahjono, berkilah bahwa anggaran dari instansinya tergolong minim “Anggaran Dinas hanya sekitar Rp 70 juta untuk suport kegiatannya. Dan ada giat konsolidasi gabungan dari 8 OPD untuk pelaksanaannya,” ujar Hary saat dikonfirmasi.,Selasa (8/9/2026).
Namun, saat didesak mengenai efektivitas dan total riil anggaran gabungan yang menyentuh angka hampir setengah miliar tersebut, Hary mengaku kurang mengetahuinya. “Untuk total anggaran, kami belum tahu.”ujarnya
Terkait beban biaya LKS per semester yang masih dikeluhkan para wali murid, Hary menyatakan bahwa hal tersebut semestinya sudah diakomodir oleh pihak sekolah. “Untuk LKS per semester, InsyaAllah sudah teranggarkan di lembaga (sekolah) masing-masing. Untuk siswa (kurang mampu), bisa diakomodir dari Program Indonesia Pintar (PIP),” tambahnya.
Namun, pembelaan dari meja birokrasi ini berbanding terbalik dengan jeritan di akar rumput. Klaim bahwa LKS bisa ditutupi oleh PIP dinilai tidak berdasar pada kenyataan lapangan. Fakta menunjukkan, tidak semua siswa dari keluarga miskin mendapatkan bantuan PIP tersebut. Distribusi bantuan yang tebang pilih menyisakan lubang besar bagi keluarga yang tidak terdata.
Lebih miris lagi, investigasi di lapangan menemukan adanya praktik sanksi sosial yang tidak manusiawi di lingkungan sekolah. Bagi siswa yang telat membayar buku LKS, mereka kerap ditagih secara terbuka di depan teman-teman sekelasnya. Tindakan intimidatif ini tidak hanya membebani psikologis anak, tetapi juga mencederai marwah pendidikan yang seharusnya ramah anak.
Kondisi ini diperparah dengan infrastruktur beberapa gedung sekolah yang membutuhkan rehabilitasi segera guna menjamin keselamatan proses belajar mengajar. Publik kini menuntut ketegasan sikap dari pemangku kebijakan.
Uang rakyat senilai Rp 475 juta dinilai jauh lebih bermanfaat jika dialokasikan untuk menambal atap sekolah yang bocor atau menggratiskan LKS bagi anak-anak miskin, daripada habis dalam sehari untuk gemerlap parade di jalanan.
Penulis : Moch Solihin
