SUMENEP, Selasa, 17/11/2026 –– Kontroversi yang menyeret Humas Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sumenep, Fahmi, memantik bara polemik. Pejabat yang semestinya menjadi jembatan komunikasi antara lembaga dan publik itu justru diduga melontarkan kata kasar “bajingan” kepada Ketua Aliansi Jurnalis Sumekar (AJS), Faldy Aditya, melalui pesan suara WhatsApp.
Ucapan yang dinilai tidak pantas tersebut bukan persoalan sepele. Sebab, yang dipertaruhkan bukan hanya hubungan personal, melainkan juga harga diri dan nama baik seseorang. Terlebih, dugaan itu menyeret seorang pejabat kehumasan yang semestinya memahami pentingnya etika komunikasi.
Faldy mengaku terkejut setelah mendengar pesan suara yang dikirimkan Fahmi ke nomor WhatsApp pribadinya.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya baru tahu ketika membuka WhatsApp dari Fahmi. Ternyata isi pesan suara yang dikirim ke saya itu, dia bilang saya bajingan. Saya sendiri tidak mengerti kok bisa-bisanya Humas BNN Sumenep berucap seperti itu,” ungkap Faldy, Selasa (17/11/2026).
Polemik semakin memanas setelah Faldy menyebut pesan suara tersebut juga memuat pernyataan mengenai rencana menghubungi sejumlah pejabat serta kalimat yang dinilainya bernada ancaman.
Faldy mengaku tidak langsung membawa persoalan itu ke jalur hukum. Ia terlebih dahulu memilih menempuh langkah persuasif dengan mendatangi kantor BNN Sumenep untuk meminta penjelasan langsung kepada Fahmi.
Namun, upaya memperoleh klarifikasi itu justru berakhir tanpa pertemuan. Menurut Faldy, Fahmi tidak berada di kantor. Bahkan, ketika rekan-rekannya berupaya menghubungi dan meminta Fahmi menemuinya di rumah, upaya tersebut disebut tetap tidak membuahkan hasil.
Klarifikasi yang tak kunjung diperoleh membuat persoalan ini semakin serius. Faldy pun menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum. Ia menilai dugaan penghinaan tersebut tidak boleh dibiarkan tanpa pertanggungjawaban.
“Karena ternyata Fahmi itu juga mengirimkan pesan suara yang mengatai saya bajingan kepada orang lain. Jadi unsurnya sudah masuk dan saya harap rekan-rekan di Polres dapat profesional,” tegasnya.
Di sisi lain, Ketua Jurnalis Sumenep Independen (JSI), Igusty Madani, turut angkat bicara. Ia mengecam keras dugaan ucapan kasar yang menyeret nama Humas BNN Sumenep tersebut. Menurutnya, penggunaan kata-kata yang merendahkan seseorang tidak dapat dibenarkan, terlebih jika dilakukan oleh pejabat yang memiliki tanggung jawab membangun komunikasi publik.
Ia menegaskan, jabatan kehumasan melekat dengan tanggung jawab moral dan profesional. Bukan justru menjadi ruang untuk melontarkan kalimat yang berpotensi melukai martabat orang lain.
Ia bahkan menyatakan tengah menyiapkan langkah aksi demonstrasi sebagai bentuk penyampaian aspirasi dan tuntutan pertanggungjawaban secara terbuka.
“Secepatnya kami akan melayangkan surat pemberitahuan aksi demonstrasi kepada pihak kepolisian. Kami tidak ingin persoalan seperti ini dianggap angin lalu. Kalau benar ucapan itu keluar dari seorang pejabat kehumasan, ini harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai jabatan publik justru digunakan tanpa mempertimbangkan etika dan penghormatan terhadap sesama,” tegasnya.
Ia meminta Fahmi segera menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Faldy Aditya dan memberikan penjelasan kepada publik. Apabila tidak ada iktikad baik, ia dan barisannya menyatakan siap menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di kantor BNN Kabupaten Sumenep.
“Kami tidak sedang meminta perlakuan istimewa. Kami hanya menuntut penghormatan terhadap martabat manusia dan etika komunikasi. Jangan merasa aman berlindung di balik jabatan. Pejabat publik harus berani bertanggung jawab atas setiap perkataan dan tindakannya. Jika tidak ada permintaan maaf terbuka, kami akan turun menyampaikan aspirasi. Ini bukan ancaman, tetapi sikap organisasi dalam menjalankan fungsi kontrol sosial,” tandasnya.
Menurut dia, kritik terhadap pers maupun organisasi jurnalis merupakan hal yang wajar. Namun, perbedaan pendapat tidak boleh dijadikan alasan untuk menggunakan bahasa yang merendahkan atau menyerang kehormatan seseorang.
Kini, persoalannya bukan hanya satu kata kasar dalam pesan suara. Ada persoalan etika komunikasi pejabat publik yang ikut menjadi sorotan. Jabatan kehumasan bukan sekadar posisi untuk menyampaikan informasi. Di dalamnya melekat tanggung jawab menjaga komunikasi, membangun kepercayaan, serta memberikan penjelasan kepada masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, Fahmi belum memberikan tanggapan atas upaya konfirmasi terkait dugaan ucapan kasar dan kalimat bernada ancaman tersebut.
DETIKZONE.ID membuka ruang seluas-luasnya bagi Fahmi maupun BNN Kabupaten Sumenep untuk menyampaikan klarifikasi dan menggunakan hak jawab.
Penulis : Red







