Sumenep, Detikzone.id- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep kembali menggelar Rapat Paripurna.
Kali ini, Wakil Bupati Sumenep, Madura, Jawa Timur, Hj. Dewi Khalifah, menyampaikan jawaban eksekutif terhadap Pandangan Umum (PU) fraksi dalam rangka Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.
“Keberhasilan yang telah dicapai sejatinya merupakan hasil dari kerja keras serta kolaborasi berbagai pihak baik Pemerintah Daerah, DPRD, masyarakat maupun dunia usaha,” katanya.
“Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas semua masukan, saran dan harapan yang disampaikan dalam Pandangan Umum Fraksi DPRD Kabupaten Sumenep,” ujarnya, Senin (27/05/2024).
Menurut dia, segala pandangan yang disampaikan, kata Wabup, telah memberikan sudut pandang baru bagi eksekutif dalam melihat setiap permasalahan pada kerangka pembangunan Kabupaten Sumenep.
“Selain itu, hal ini juga berguna untuk kami dalam rangka instropeksi diri serta memberikan kami semangat baru untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih berkualitas ke depan,” tuturnya.
Adapun Fraksi di DPRD Kabupaten Sumenep yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Amanat Nasional serta Fraksi Nasdem Hanura Sejahtera.
Wabup menuturkan, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita dan angka kemiskinan mengarah pada kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan utama pembangunan.
“Capaian penurunan angka kemiskinan sebesar 0,06% pada 2023 dibandingkan 2022, tentu belum cukup memuaskan semua pihak. Namun ke depan Pemerintah Kabupaten Sumenep tetap berkomitmen dalam menemukan solusi atas permasalahan tersebut,” terang Wabup.
Selain permasalahan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, pendidikan, kesehatan, tema lain yang menjadi fokus pembahasan dalam PU Fraksi adalah tentang infrastruktur.
“Hal ini dapat dipahami bahwa pembangunan infrastruktur tidak dapat dipisahkan dan menjadi penyokong suksesnya pembangunan bidang lainnya,” ungkapnya.
Khusus infrastruktur jalan, pada 2022 Pemkab Sumenep telah memperbaiki jalan di kepulauan sepanjang 7,64 kilometer, dan wilayah daratan 16,16 kilometer dengan kemantapan jalan sebesar 68.23%.
Kemudian 2023, perbaikan jalan di wilayah kepulauan sepanjang 14,41 kilometer dan wilayah daratan 11,52 kilometer dengan kemantapan jalan sebesar 69.34%.
“Hal ini berarti ada peningkatan dalam membangun/memperbaiki jalan di wilayah kepulauan. Selain itu, untuk meningkatkan aksesibilitas dengan kepulauan telah dibangun/direhab dermaga di Talango serta tambat labuh di Sapeken, Giligenting, dan Dungkek,” urainya.
Wabup juga mengingatkan, bahwa keseriusan terhadap pemerataan pembangunan baik di daratan maupun kepulauan terbukti dengan Indeks Gini Ratio Kabupaten Sumenep. Pada 2023, Indeks Gini ratio tercatat masih di bawah 0,4%.
“Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan angka Provinsi Jawa Timur serta Nasional,” ungkapnya
Penulis : **
