SUMENEP – Rapat paripurna DPRD Kabupaten Sumenep, Kamis (30/4/2026), tak sekadar formalitas tahunan. Dalam forum tersebut, Panitia Khusus (Pansus) LKPj Bupati Tahun Anggaran 2025 membeberkan hasil evaluasi yang tajam, mengapresiasi capaian, namun sekaligus membuka sejumlah persoalan krusial yang masih membayangi kinerja pemerintah daerah.
Dipimpin Ketua Pansus, Hosnan, laporan LKPj ditegaskan sebagai instrumen penting dalam menguji akuntabilitas pemerintahan. Ia menekankan bahwa laporan ini harus menjadi cermin nyata, bukan sekadar dokumen administratif.
“LKPj adalah bentuk pertanggungjawaban kepada DPRD dan masyarakat. Di sini kita bicara fakta, capaian, sekaligus kekurangan yang harus diperbaiki,” tegasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pemaparannya, Pansus mengakui bahwa pelaksanaan program 2025 berjalan di tengah tekanan yang tidak ringan. Kondisi ekonomi, dinamika sosial, hingga tantangan geografis wilayah kepulauan menjadi faktor yang memengaruhi jalannya pembangunan.
Sejumlah sektor dinilai menunjukkan progres, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan sektor ekonomi. Namun, di balik capaian tersebut, DPRD menemukan sejumlah pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu sorotan utama. Pansus menilai potensi yang dimiliki daerah belum digarap secara maksimal. Hal ini dianggap sebagai peluang besar yang masih terabaikan.
“PAD harus dikelola lebih serius. Jangan sampai potensi besar justru tidak memberikan dampak signifikan bagi daerah,” ujar Hosnan.
Masalah pemerataan pembangunan kembali menjadi perhatian. Wilayah kepulauan dinilai masih belum mendapatkan porsi pembangunan yang setara. DPRD menegaskan pentingnya kebijakan yang lebih berpihak agar kesenjangan tidak terus melebar.
“Sumenep ini bukan hanya daratan. Kepulauan harus menjadi prioritas, bukan sekadar pelengkap,” tegasnya.
Di sektor pelayanan publik, DPRD mendorong peningkatan kualitas layanan yang lebih efektif dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Sementara itu, pada sektor kesehatan, Pansus mencatat adanya keluhan terhadap pelayanan di RSUD dr. Moh. Anwar.
Perbaikan manajemen dan peningkatan mutu layanan dinilai mendesak agar kepercayaan masyarakat tidak terus menurun. “Pelayanan kesehatan harus jadi prioritas utama. Ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat,” tambahnya.
Selain itu, Pansus juga merekomendasikan penguatan kebijakan berbasis riset, peningkatan pengawasan hingga ke tingkat desa, serta pemerataan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan di seluruh wilayah.
Menutup laporannya, Hosnan tetap memberikan apresiasi terhadap kinerja pemerintah daerah sepanjang tahun 2025. Namun, ia menegaskan bahwa evaluasi ini harus menjadi momentum perubahan, bukan sekadar rutinitas tahunan.
“Rekomendasi ini harus ditindaklanjuti. Jangan berhenti di laporan. Harus ada perubahan nyata demi Sumenep yang lebih maju dan berkeadilan,” tandasnya.
Paripurna ini menjadi sinyal kuat bahwa DPRD Sumenep tidak hanya mencatat, tetapi juga menekan agar perbaikan benar-benar dilakukan. Kini, publik menanti langkah konkret dari pemerintah daerah untuk menjawab kritik dan harapan tersebut.
Penulis : Redaksi
