Lombok Tengah – Komunitas DESBUMI Purna Pekerja Migran Indonesia/Mantan TKW yang merupakan binaan dari Migrant Care NTB mengadakan forum dialog bersama para mantan TKW dengan Calon Bupati dan Wakil Bupati – Lombok Tengah pada Kamis (19/09/2024)
Acara yang dilaksanakan di SKB Puyung itu dihadiri oleh sekitaran 100 peserta dan mengundangang para calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah yaitu
1. Lalu Pathul Bahri – Nursiah ( Pathul – Nursiah )
2. Achmad Puaddi – Legewarman ( Puad – Lege )
3. Ruslan Turmudzi – Lalu Norman Suzana ( Ruslan – Normal )
Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk berdialog dengan calon Bupati dan wakil Bupati Lombok Tengah dan bisa mendengar langsung visi misi, untuk Program Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ( PMI )
Inisiasi agenda dialog tersebut yaitu Migrant Care – NTB sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat mengungkapkan pentingnya agenda ini untuk melakukan pendampingan bagi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia( PMI ) dan Anggota keluarganya , khususnya bagi Perempuan dan Anak, di 11 Desa dan 7 Kecamatan, Lombok Tengah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Program yang dikembangkan untuk Perlindungan PMI oleh Migrant Care NTB dalah advokasi kebijakan dan anggaran, pemberdayaan ekonomi, pengorganisasian basis, dengan membentuk lembaga Desa yang disebut DESBUMI ( Desa Peduli Buruh Migran) yang merupakan mandat Peraturan Desa tentang Perlindungan PMI, lembaga ini berfungsi sebagai pusat informasi PMI , pendataan, penanganan kasus masalah PMI dan pemberdayaan ekonomi, termasuk pembentukan koperasi migran.
Kegiatan dialog publik Calon Bupati/Wakil Bupati Lombok Tengah dihadapan 130 peserta yang dihadiri hanya 1 calon yang hadir yaitu Calon Bupati Lombok Tengah Achmad Puaddi – Legewarman ( Puad – Lege ), kedua calon lainnya sudah korfirmasi akan datang, namun mengurungkan untuk hadir, karena kesibukan.
Achmad Puaddi Calon Bupati Lombok Tengah sangat senang berhadapan dengan calon devisa yang harus mendapatkan perhatian Pemerintah, dan sangat kagum ternyata mantan PMI/TKW ini sangat vocal dan cerdas ketika bicara, bukan sembarangan.
“Oleh karena itu visi misi saya untuk Perlindungan PMI, dimulai dari 10.000 orang miskin akan mendapatkan beasiswa gratis , karena selama ini yang menjadi PMI adalah dengan pendidikan rendah yang hanya bisa kerja-kerja yang penuh resiko dan murah terutama kelapa sawait dan PRT, namun jika pendidikannya tinggi maka akan menjadi PMI yang berkelas, bekerja di perusahaan dengan pendapatan tinggi dan jaminan perlindungan” Jelas Puaddi
Selain itu, Puaddi juga akan mengoptimalkan peran BLK untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat.
” BLK yang ada harus bertaraf internasional, sehingga yang pergi menjadi PMI merupakan PMI yang profesiaonal dan bagi yang sudah tidak berangkat lagi maupun keluarganya akan ada program menumbuhkan 60.000 wirausaha yang dilatih untuk kemasannya agar menarik dan punya harga jual tinggi dan dibantupemasarannya bekerja sama dengan ritel-ritel yang ada di Lombok Tengah ( Alfamart, Indomart dll)” Tukas Puaddi
Seperti diketahui bahwa NTB merupakan daerah basis Pekerja Migran, urutan ke-4 se Indonesia, dan Lombok Tengah merupakan urutan ke-3 Kabupaten tertinggi se Indonesia . Dari data BP2MI NTB sampai dengan 10 September 2024 = 13.167 orang. Data ini sangat kecil, karena yang berangkat secara un procedural bisa diprediksi 3 kali lipat, pemberangkatan ini sangat digemari, karena proses cepat dan gaji tinggi, karena tidak ada pemotongan gaji, namun aspek perlindungan nya sangat minim. Dan jumlah penanganan permasalahan oleh BP2MI NTB sampai September 2024 berjumlah : 658 kasus, belum lagi yang tidak melapor. Data Lombok Tengah pada tahun 2023 pertahunnya ada 12 ribu, belum lagi yang unprosedural, karena Lombok Tengah sangat menggemari pemberangkatan un procedural.
Dalam acara tersebut disampaikan juga bahwa siapapun nantinya yang akan terpilih menjadi Bupati.
Diharapkan isu Pekerja Migran menjadikannya isu yang prioritas Pemerintah, agar ada perimbangan untuk PMI sendiri maupun terhadap keluarganya, dikarenakan remitansi PMI diawal tahun 2024 di bulan Januari saja dari data BPS NTB melalui Bank Indonesia dan Kantor Pos sebesar 22, 23 miliar, belum lagi yang dibawa sendiri, melalui teman dll, yang membuat perekonomian NTB bergerak, termasuk Lombok Tengah sehingga wajib diimbangi dengan program-program Pemerintah yang memberikan perlindungan terhadap PMI.
Hak-hak PMI harus mendapatkan perhatian hak perlindungan hukum, hak asuransi, keamanan dari pelecehan seksual, ekonomi dsb.
Diakhir sesi calon Bupati menandatangi kontrak politik, sebagai bahan untuk menagih janji politiknya.
Penulis : Ari
