MADURA, Detikzone.id – Wacana Pilkada tidak langsung, atau pemilihan kepala daerah melalui DPRD, kembali memanas dalam arus politik nasional. Aktivis HMI UNIBA Madura menilai rencana ini menggerus hak rakyat untuk terlibat langsung dalam menentukan pemimpin daerah.
Menurut pernyataan HMI UNIBA, pemilihan kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota seharusnya tetap melibatkan rakyat sebagai wujud kedaulatan.
Namun, belakangan sebagian elit politik, termasuk pernyataan Bahlil Lahadalia dan Presiden Prabowo, mendukung sistem melalui DPRD dengan alasan efisiensi dan penghematan anggaran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bahkan, Sekjen Partai Demokrat menyatakan sejalan dengan pandangan tersebut, meski Presiden SBY pernah menolak pilkada tidak langsung pada 2014.
Adi Prayetno, Direktur Parameter Politik Indonesia, menilai ada upaya “tes ombak” partai politik untuk menilai siapa yang bisa diajak bekerja sama.
Kondisi ini, menurutnya, menandai degradasi demokrasi melalui transaksi politik antarpartai, sementara hak rakyat atas partisipasi dalam pemilihan kepala daerah tergerus.
Meski sejumlah pihak menyoroti potensi korupsi, money politics, atau gesekan sosial sebagai alasan pilkada tidak langsung, data Litbang Kompas menunjukkan mayoritas rakyat tetap ingin pilkada langsung: 77,3 persen mendukung pilkada langsung, sedangkan hanya 5,6 persen setuju melalui DPRD.
HMI menekankan bahwa aspirasi mayoritas rakyat seharusnya menjadi acuan DPRD, bukan pembenaran menghilangkan keterlibatan publik.
Aktivis menegaskan, kedaulatan rakyat adalah fondasi demokrasi Indonesia. Negara bukan milik elit politik atau tirani mayoritas, tetapi milik rakyat. Keputusan penting, seperti pemilihan kepala daerah, seharusnya melibatkan masyarakat secara langsung untuk memastikan integritas dan akuntabilitas pemerintahan.
“Negara ini berkedaulatan rakyat, bukan milik tirani mayoritas,” tandasnya.
Penulis : Moh Marwan
