CIBINONG– Bupati Bogor Rudy Susmanto, didampingi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika ikuti kegiatan Peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) dan Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025 secara virtual, yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, di Ruang Rapat I Setda Kabupaten Bogor pada Rabu (5/3/25).
Inspektur Jenderal Kemendagri, Sang Made Mahendra Jaya, menyampaikan pemaparan mengenai pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Ia menjelaskan bahwa sejak berdirinya KPK pada tahun 2004, KPK telah menangani kasus korupsi di 38% kabupaten/kota dan 12% provinsi di Indonesia.
Lebih lanjut, Sang Made Mahendra Jaya menegaskan bahwa untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan bebas dari korupsi, optimasi MCP harus terus dilakukan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“MCP maksimal kita optimalkan untuk menjaga integritas dan menghadirkan pemerintahan daerah yang bersih. MCP memiliki peran penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, terutama dalam 8 area intervensi, antara lain perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, pengelolaan BMD, dan lainnya,” ujarnya.
Menurutnya, kegiatan ini bentuk komitmen untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di pemerintahan daerah, serta memastikan setiap kebijakan yang diambil dapat meminimalisir potensi terjadinya korupsi.
“Peluncuran Indikator IPKD dan MCP Tahun 2025 ini menjadi momentum penting bagi seluruh Pemerintah pusat, provinsi dan daerah se-Indonesia untuk terus berusaha mewujudkan pemerintahan yang lebih baik dan bersih dari praktik korupsi,” tandasnya
Penulis : Rahman
