Legislatif Keluhkan Minimnya Informasi Refocusing Anggaran dari Pemkot Blitar

Jumat, 9 Mei 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Blitar, Detikzone.id – Anggota DPRD Kota Blitar mengeluhkan kurangnya informasi dari Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar terkait keberlanjutan refocusing anggaran daerah. Meskipun secara regulasi perubahan anggaran cukup disampaikan melalui pemberitahuan, legislatif merasa perlu dilibatkan lebih aktif dalam proses tersebut.

Sebelumnya, Pemkot Blitar melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah menyelesaikan finalisasi refocusing anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Proses ini dilakukan untuk menyesuaikan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan ketentuan terbaru dari pemerintah pusat.

Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, Adi Santoso, mengungkapkan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima dokumen finalisasi anggaran tersebut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kami belum menerima hasil finalisasi dari TAPD. Sehingga kami belum mengetahui secara rinci bagaimana struktur anggaran setelah refocusing,” ujarnya, Kamis (8/5/2025).

Adi menyayangkan kurangnya komunikasi antara TAPD dan DPRD pasca-rapat terakhir yang membahas anggaran. Ia menegaskan bahwa DPRD memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk dalam fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran.

“Kami bukan pihak yang mengatur atau mengintervensi anggaran, tapi kami memiliki tanggung jawab pengawasan. Jika nantinya ada kegiatan yang tidak berjalan maksimal, tentu masyarakat akan mempertanyakannya kepada kami sebagai wakil rakyat,” tegasnya.

Adi juga mempertanyakan apakah masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah memulai kegiatan sesuai anggaran hasil refocusing.

Hal ini menjadi perhatian masyarakat dan biasanya diketahui melalui pemanggilan OPD oleh komisi-komisi DPRD sesuai dengan tugas dan fungsi mereka.

Ia berharap sinergi antara legislatif dan eksekutif yang selama ini telah terjalin dengan baik bisa tetap dipertahankan.

“Sinergi ini harus dijaga agar masing-masing pihak bisa menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal dan sesuai aturan,” pungkasnya.(Adv)

 

Penulis : Basuki

Berita Terkait

BPBD Sumenep Serahkan Bantuan Korban Terdampak Banjir 
Anggaran Sekolah Tak Tersentuh Refocusing, DPRD Kota Blitar Tegaskan Komitmennya
APBD 2026 Segera Dibahas, Anggota DPRD Sumenep Janji Perjuangkan Anggaran Puluhan M untuk Kepulauan
Inisiatif Perencanaan Berbasis Kearifan Lokal Dorong Tata Kelola Pemerintahan yang Berkelanjutan
Komitmen Seiring Sejalan Bangun Sumenep Berkemajuan, Ketua TP PKK Nia Kurnia Siapkan Beberapa Program Unggulan 
Melalui Rapat Paripurna, Bupati Bogor dan DPRD Tetapkan Perubahan Propemperda 2025 dan Rekomendasi LKPJ 2024
Lapor Mbak Wali 112 : Satpol-PP Kediri Amankan Pengemis Bawa Bayi laki-laki Dalam Kondisi Memprihatinkan
Anggaran DBHCHT Rp300 Juta Difokuskan untuk Kegiatan Kesekretariatan Setda Blitar

Berita Terkait

Kamis, 15 Mei 2025 - 19:57 WIB

BPBD Sumenep Serahkan Bantuan Korban Terdampak Banjir 

Selasa, 13 Mei 2025 - 17:54 WIB

Anggaran Sekolah Tak Tersentuh Refocusing, DPRD Kota Blitar Tegaskan Komitmennya

Senin, 12 Mei 2025 - 19:50 WIB

APBD 2026 Segera Dibahas, Anggota DPRD Sumenep Janji Perjuangkan Anggaran Puluhan M untuk Kepulauan

Sabtu, 10 Mei 2025 - 17:08 WIB

Inisiatif Perencanaan Berbasis Kearifan Lokal Dorong Tata Kelola Pemerintahan yang Berkelanjutan

Sabtu, 10 Mei 2025 - 12:41 WIB

Komitmen Seiring Sejalan Bangun Sumenep Berkemajuan, Ketua TP PKK Nia Kurnia Siapkan Beberapa Program Unggulan 

Berita Terbaru

PEMERINTAHAN

BPBD Sumenep Serahkan Bantuan Korban Terdampak Banjir 

Kamis, 15 Mei 2025 - 19:57 WIB

NASIONAL

Gebyar Karnaval SCTV hadir Bakal Ramaikan Kabupaten Pemalang

Kamis, 15 Mei 2025 - 15:37 WIB