Panggung Dangdut Tutup Tahun Baru Islam, Pemkab dan DPRD Bogor Dikritik Tak Paham Kearifan Lokal

Jumat, 27 Juni 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOGOR  – Malam pergantian Tahun Baru Islam 1 Muharam 1447 Hijriah yang jatuh pada Kamis (26/6/2025) semestinya menjadi momen refleksi, perenungan, dan penguatan nilai spiritual bagi umat Islam. Namun ironi terjadi di Kabupaten Bogor, dimana momentum sakral tersebut justru ditutup dengan pertunjukan dangdut dan joget massal di atas panggung utama Kabogor Fest 2025 yang digelar di Stadion Pakansari, Cibinong.

Acara dangdutan ini berlangsung tepat setelah Pawai Obor, yang melibatkan ratusan warga dan disaksikan langsung oleh Bupati Bogor, Rudy Susmanto, sebagai bagian dari penutupan resmi rangkaian Hari Jadi Bogor (HJB) ke-543.

Alih-alih menghadirkan suasana religius dan penghormatan terhadap nilai budaya lokal, panggung utama justru digunakan untuk hiburan yang dianggap mencederai kesakralan momen serta menyulut kritik dari berbagai kalangan masyarakat.

Viral: “Kabupaten Bogor Menyala, Tapi Nurani Mati”

Salah satu pemicu kritik tajam datang dari unggahan akun TikTok Ruang Kita, yang menampilkan video pengunjung berjoget diiringi dentuman musik dangdut, dengan latar bertuliskan “Pawai Obor”.

Narasi video tersebut menyindir tajam:

“Ketika nilai-nilai perenungan menyambut tahun baru Islam disulap menjadi dangdutan, inilah hasilnya. Kabupaten Bogor menyala, Bossmu!”

Video tersebut memicu reaksi keras dari publik, yang mengecam kurangnya kepekaan panitia terhadap momentum keagamaan dan nilai-nilai lokal masyarakat Bogor.

Tegar Beriman Diinjak di Atas Panggung”

Aktivis budaya Bogor, Hero Akbar atau akrab disapa Moses, mengecam keras acara dangdut tersebut.

“Saat masyarakat Muslim di berbagai daerah mengisi malam tahun baru Islam dengan dzikir dan doa, justru warga Bogor disuguhi panggung joget. Ini bukan sekadar salah kaprah, ini pelecehan terhadap visi ‘Tegar Beriman’ yang diagung-agungkan Pemkab,” tegas Moses.

Moses juga menyoroti dugaan praktik bancakan berkedok UMKM dalam Kabogor Fest:

“UMKM lokal dipungut biaya Rp2,5 juta hingga Rp8 juta untuk sewa stand, namun hasilnya zonk—sepi pengunjung. Bukannya didukung, mereka malah diperas,” sambungnya.

Rakyat Diusir, Elit Duduk Manis.
Tak berhenti di situ, salah satu insiden memalukan terjadi saat pertunjukan wayang golek digelar. Beberapa warga yang ingin menyaksikan pertunjukan dari kursi tamu justru diusir panitia karena tidak memiliki ‘identitas pejabat’.

“Warga ingin menonton wayang—seni budaya rakyat—malah diusir karena dianggap bukan VIP. Inikah wajah Hari Jadi Bogor hari ini?” ujar salah satu pengunjung.

Panggung untuk Luar Daerah, Rakyat Bogor Jadi Penonton

Sejumlah penghargaan dalam acara yang mengatasnamakan HJB justru diberikan kepada peserta dari Jakarta, Depok, dan Bekasi, sementara pelaku seni Bogor hanya jadi penonton di tanah sendiri.

“Ada anggota DPRD yang membawa organisasinya masuk ke HJB, lalu memaksakan program yang tidak punya akar budaya lokal, bahkan mengeliminasi organisasi seni asli Bogor yang sudah eksis sejak tahun 1970-an,” ungkap seorang tokoh masyarakat.

Kearifan lokal terpinggirkan, hiburan luar didahulukan, UMKM lokal diperas, bukan difasilitasi, Momentum religius dirusak dengan jogetan, Warga dikesampingkan, elit menguasai panggung

Tuntutan Masyarakat Bogor:

Kembalikan Martabat HJB!, Aktivis, tokoh budaya, dan pelaku seni lokal menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh rangkaian HJB agar tidak disusupi agenda organisasi luar atau kepentingan elit politik, Pelarangan keras terhadap organisasi yang tidak memahami atau menghormati sejarah dan budaya Bogor.

Penghargaan dan dukungan hanya diberikan kepada warga Kabupaten Bogor yang memiliki rekam jejak kontribusi jelas di bidang seni, budaya, dan sosial.

“Hari Jadi Bogor bukan milik segelintir elit. Ini bukan etalase hiburan glamor atau panggung pencitraan organisasi luar. HJB adalah milik rakyat Bogor. Dan sudah waktunya Pemkab serta DPRD berhenti mempermalukan identitas daerah sendiri,” tutup Moses dengan tegas.

Penulis : Rahman

Berita Terkait

IPPNU Sumenep Panen Penghargaan
Bangun Rumah Tangga Nol Rupiah, KUA Lenteng Sumenep Hadirkan Nikah Gratis
Kolaborasi Kemanusiaan, IWO Sumenep–DRT The Big Family Bantu Korban Puting Beliung di Karduluk
Tak Lagi Berbelit, Notaris Naghfir Permudah Layanan Hukum dan Kenotariatan di Sumenep
Madas Sedarah Sampang Tebar Kebaikan
SMPN 02 Wonotirto Blitar Gelar Dies Natalis ke-32 dan Jalan Sehat
Jelang Ramadhan Yayasan Amal Bhakti Cibelok Pemalang Gelar Peringatan Isro Mi’raj
Dari Zakat untuk Negeri, Baznas Sumenep Konsisten Jadi Instrumen Kemaslahatan Umat

Berita Terkait

Rabu, 11 Februari 2026 - 12:15 WIB

IPPNU Sumenep Panen Penghargaan

Selasa, 10 Februari 2026 - 12:04 WIB

Bangun Rumah Tangga Nol Rupiah, KUA Lenteng Sumenep Hadirkan Nikah Gratis

Senin, 9 Februari 2026 - 18:44 WIB

Kolaborasi Kemanusiaan, IWO Sumenep–DRT The Big Family Bantu Korban Puting Beliung di Karduluk

Senin, 9 Februari 2026 - 16:51 WIB

Tak Lagi Berbelit, Notaris Naghfir Permudah Layanan Hukum dan Kenotariatan di Sumenep

Senin, 9 Februari 2026 - 13:38 WIB

Madas Sedarah Sampang Tebar Kebaikan

Berita Terbaru

SOSBUD

IPPNU Sumenep Panen Penghargaan

Rabu, 11 Feb 2026 - 12:15 WIB

NASIONAL

Hebooh!!! Ninja Berenang Terabas Banjir di Pemalang

Rabu, 11 Feb 2026 - 11:20 WIB