JATIM — Anggapan bahwa kondisi jalan terburuk di Jawa Timur berada di wilayah terpencil seperti Sumenep ternyata tidak sepenuhnya benar.
Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim justru menempatkan Kabupaten Sampang sebagai daerah dengan persentase jalan rusak tertinggi di provinsi ini.
Berdasarkan laporan yang dirilis Selasa (1/7/2025), sebanyak 58,54 persen jalan kabupaten di Sampang masuk kategori tidak mantap—yakni rusak sedang hingga berat. Hanya 41,46 persen sisanya yang layak dilalui alias dalam kondisi mantap.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sampang menempati posisi teratas dalam daftar kabupaten dengan jalan terburuk se-Jatim. Data ini kami ambil dari pendataan infrastruktur jalan tahun 2024,” terang Kepala BPS Jatim, Zulkipli.
Sementara itu, Kabupaten Sumenep tercatat berada di peringkat ke-29 dari 39 kabupaten/kota, dengan proporsi jalan rusak yang lebih kecil dibandingkan mayoritas daerah lain.
Kondisi di Sampang dinilai ironis, mengingat besarnya alokasi pembangunan infrastruktur dari pemerintah pusat dan provinsi. Namun realitanya, masih banyak jalan yang sulit dilalui dan menghambat mobilitas masyarakat.
Di posisi kedua, Kabupaten Lamongan menyusul dengan 44,86 persen jalan dalam kondisi rusak, sedangkan 55,14 persen dalam kondisi baik.
Meskipun tidak separah Sampang, persentase jalan rusak di Lamongan masih di atas rata-rata provinsi, dan berpotensi memperlambat aktivitas ekonomi serta pelayanan publik.
Secara keseluruhan, panjang jalan kabupaten/kota di Jatim pada 2024 mencapai 40.056 kilometer. Rinciannya, 35.605 km merupakan jalan kabupaten dan 4.437 km adalah jalan kota.
Dari total panjang tersebut, 78,69 persen jalan dinyatakan dalam kondisi mantap, sementara 21,30 persen dalam kondisi rusak. Capaian ini justru mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, di mana pada 2023 kondisi jalan mantap mencapai 82,55 persen.
“Dengan kata lain, terjadi penurunan sebesar 3,86 persen pada kualitas jalan mantap di Jatim,” ujar Zulkipli.
Turunnya angka ini menjadi alarm penting bagi para pemangku kebijakan. Penurunan kualitas jalan bukan sekadar soal kenyamanan, tetapi berdampak luas terhadap aksesibilitas, distribusi logistik, hingga efisiensi ekonomi daerah.
Karena itu, pemerintah daerah, terutama Sampang dan Lamongan, diminta lebih serius menangani kerusakan infrastruktur jalan.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah pusat juga diharapkan tidak lagi hanya fokus membangun kota-kota besar, melainkan juga memperhatikan daerah yang infrastruktur dasarnya masih tertinggal.
Penulis : Redaksi
