SUMENEP – Diamnya pejabat Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sumenep justru semakin memperkuat kecurigaan publik terhadap praktik haram yang terjadi di balik gemerlapnya wisata kuliner Tajamara. Parkir liar di kawasan ini sudah lama menjadi sorotan karena tak menyetor sepeser pun ke kas daerah, namun tetap beroperasi setiap hari secara terorganisir, rapi, dan dibiarkan, Kamis, 7/8/2025.
Siapa otaknya? Siapa yang menikmati setoran parkir tanpa karcis itu? Dan mengapa Dishub memilih tutup mulut?
Sudah menjadi rahasia umum, di Tajamara setiap pengunjung dikenai biaya parkir, tanpa karcis, tanpa papan tarif resmi, dan tanpa transparansi. Petugas parkir tidak berseragam, tak terdaftar, dan tak terikat sistem. Tapi mereka tetap beroperasi, seolah kebal dari penertiban.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kalau tak ada oknum yang beking, juru parkir liar itu takkan berani. Ini bukan soal retribusi, ini soal sistem setoran yang dilindungi,” tegas Joko Syaiful, aktivis sosial di Sumenep.
Saat dikonfirmasi berulang, Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Disperkimhub Sumenep, Toyyib, kembali memilih bungkam. Tidak ada jawaban, tidak ada klarifikasi. Sebuah sikap diam yang tidak mencerminkan seorang pejabat.
Sementara, Pemerhati ekonomi lokal Sumenep, Farid Hasan beranggapan, pejabat yang diam bisa jadi sedang menjaga pintu agar bau busuk tak keluar.
“Cepat atau lambat kebusukan itu akan menyebar,” sindir Farid Hasan, pemerhati ekonomi lokal.
Ia menyebut, praktik pungutan liar di ruang publik bukan sekadar pelanggaran hukum, tapi bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat.
“Kalau uang rakyat terus digerogoti oleh mental pengemis berseragam, lalu untuk siapa PAD dikampanyekan,” sebutnya.
Tajamara kini bukan hanya ikon kuliner malam, tapi juga simbol dari pembiaran sistemik.
Kuat dugaan, ada aktor intelektual di balik operasional parkir liar ini. Sumber internal menyebut, jaringan ini bukan digerakkan oleh juru parkir biasa, namun disinyalir dikendalikan oleh oknum pejabat.
“Saya curiga, Pejabat tersebut bekerja sama dengan orang lapangan di Tajamara. Kan yang penting setoran lancar,” tegasnya.
Di balik keramaian Tajamara yang penuh lampu hias dan aroma makanan menggoda, tersembunyi sistem bobrok yang dibiarkan tumbuh liar. Kawasan ini ibarat panggung sandiwara, rapi di permukaan, tapi penuh kepentingan gelap di balik layar.
Parkir berbayar tak jelas arahnya, tak ada transparansi, tak ada papan retribusi, dan yang pasti tak ada kontribusi ke Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kawasan yang dibangun dengan semangat wisata justru dikotori oleh mentalitas receh Aparatur tutup mata, pejabat bungkam. Jika sistem dibiarkan bobrok seperti ini, maka Tajamara bukan lagi aset daerah, tapi ladang bancakan segelintir oknum bermental preman.
Tajamara tak hanya butuh penataan fisik tapi butuh pembersihan dari dalam, dari mental pejabat yang lebih rakus daripada pedagang asongan. Sumenep harus berani jujur, atau biarkan Tajamara jadi simbol kegagalan tata kelola publik.
Penulis : Redaksi
