SUMENEP – Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo didesak segera turun tangan melakukan evaluasi total terhadap pengelolaan kawasan wisata kuliner Tajamara. Kawasan yang seharusnya menjadi ikon hiburan malam keluarga sekaligus penopang Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini, justru terbelit dugaan pungutan liar (pungli) parkir yang telah berlangsung bertahun-tahun tanpa penertiban, Kamis, 14/08.
Praktik parkir di Tajamara disebut berlangsung tanpa karcis resmi, tanpa papan tarif, dan tanpa setoran ke kas daerah. Bobroknya, dugaan keterlibatan oknum pejabat daerah dalam mengamankan aktivitas tersebut kian santer terdengar.
Kondisi ini bukan hanya merugikan PAD, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap integritas pengelolaan aset wisata daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pengelolaan parkir yang tidak transparan ini mencerminkan lemahnya pengawasan pemerintah. Padahal, potensi PAD dari Tajamara seharusnya besar. Faktanya, daerah justru tidak mendapatkan pemasukan sama sekali dari sektor ini.
Sejumlah pihak mendesak Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo untuk praktik haram ini, hingga mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam pungli. Jika terbukti ada oknum pejabat yang ikut bermain, penindakan tegas dinilai mutlak dilakukan.
Tidak hanya terkait dugaan pungli parkir, Bupati juga diminta agar segera membentuk tim investigasi mengenai desas desus dugaan pungli bermodus iuran bulanan stand UMKM dan fulus jutaan bagi pelaku UMKM yang ingin menempati Tajamara.
Aktivis sosial Sumenep, Joko Syaiful, menegaskan persoalan ini bukan sekadar ulah juru parkir nakal. “Kalau tidak ada pembeking dari dalam, mustahil parkir liar di Tajamara bisa bertahan bertahun-tahun. Ini bukan retribusi resmi, tapi pemalakan halus yang dilegalkan secara diam-diam,” tegasnya.
Joko menyebut, pembiaran seperti ini mencoreng wibawa pemerintah daerah.
“Kalau terbukti ada pejabat bermental pengemis main, jangan segan untuk segera dipecat. Evaluasi total terhadap pengelolaan kawasan wisata kuliner Tajamara,” sebutnya.
Tajamara, yang dibangun dengan tujuan mendorong ekonomi malam dan pariwisata kuliner Sumenep, kini terancam menjadi monumen kegagalan tata kelola ruang publik.
“Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan setiap potensi PAD kembali ke rakyat, bukan masuk kantong pribadi segelintir orang,” tukasnya.
Sementara itu, Pemerhati ekonomi lokal, Farid Hasan, menilai persoalan dugaan pungli di kawasan wisata kuliner Tajamara harus menjadi atensi khusus Bupati.
“Ini antara Bupati vs Mafia Tajamara. Siapa nanti yang menang kita lihat saja kedepan,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa pengelolaan ruang publik harus berlandaskan prinsip good governance. Jika dugaan keterlibatan oknum pejabat benar, maka hal ini bukan hanya merusak keuangan daerah, tetapi juga menghancurkan kepercayaan investor terhadap iklim usaha di Sumenep.
“Investor akan berpikir dua kali untuk menanam modal jika melihat aset publik dikuasai oleh segelintir orang demi keuntungan pribadi. Ini bahaya, karena akan menghambat pertumbuhan ekonomi lokal,” ucapnya.
“Kalau Bupati bisa bersih-bersih Tajamara, ini akan jadi sinyal kuat bahwa pemerintah daerah serius memerangi kebocoran PAD. Tapi kalau dibiarkan, ini akan menjadi bom waktu yang merusak keuangan dan nama baik daerah,” pungkasnya.
Hingga berita ini terbit, pihak pengelola parkir misterius belum memberikan klarifikasi. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan (LLA) Disperkimhub Sumenep, Toyyib, juga tetap bungkam meski sudah dua kali dikonfirmasi. Alih-alih memberikan penjelasan, upaya konfirmasi yang dilakukan media justru menyebar ke orang lain menandakan kepanikan.
Penulis : Redaksi
