SEMARANG, Detikzone.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama BPJS Kesehatan terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan cakupan dan keaktifan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hingga 31 Mei 2025, Universal Health Coverage (UHC) di Jateng telah mencapai 98,68 persen. Namun, tingkat keaktifan peserta masih menjadi pekerjaan rumah.
Deputi Direksi Wilayah VI BPJS Kesehatan, Yessi Kumalasari, menyebutkan bahwa capaian UHC di Jateng sudah tinggi, tetapi angka keaktifan peserta baru berada di kisaran 74–75 persen per Agustus lalu.
“Harapannya, tren ini terus naik sehingga pada akhir tahun bisa menembus angka 80 persen,” ujarnya dalam audiensi dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi di Semarang, Rabu (3/9/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pertemuan tersebut, dibahas tiga aspek penting terkait penyelenggaraan sistem kesehatan, yakni kepesertaan, penerimaan iuran, dan layanan kesehatan.
Menurut Yessi, dukungan pemerintah daerah serta dunia usaha menjadi kunci untuk mendorong kepesertaan, terutama bagi sektor informal.
Terkait aspek penerimaan, pemerintah kabupaten/kota dan provinsi dinilai sudah menyediakan anggaran cukup. Tantangan berikutnya adalah memastikan pembayaran iuran dapat berjalan rutin.
Sedangkan pada aspek layanan, fasilitas kesehatan tingkat pertama dan rujukan sudah tersebar di seluruh wilayah. Ke depan, penambahan fasilitas akan disesuaikan dengan kebutuhan jumlah peserta aktif di tiap daerah.
Yessi menambahkan, arahan Gubernur juga menekankan perlunya sosialisasi lebih masif hingga ke tingkat kabupaten/kota.
“Masyarakat yang mampu diharapkan sadar mendaftar dan membayar iuran tepat waktu,” jelasnya.
Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan, BPJS Kesehatan berperan vital dalam memastikan akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Ia meminta agar kelompok kurang mampu dan pekerja sektor informal tidak sampai terlewat dari perlindungan kesehatan.
“Prioritas kita adalah mereka yang benar-benar membutuhkan. Jangan sampai ada warga yang tidak mendapatkan pelayanan paripurna. Sosialisasi harus digencarkan dan pendekatannya jemput bola,” tegasnya.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jateng, Yunita Dyah Suminar, menambahkan bahwa pemetaan data kepesertaan akan terus diperkuat melalui kerja sama antara BPJS Kesehatan dan dinas kesehatan di seluruh daerah.
“Target kami, seluruh warga Jawa Tengah dapat menjangkau layanan kesehatan tanpa hambatan,” katanya.
Yunita juga menjelaskan, kepesertaan BPJS Kesehatan terbagi menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan non-PBI.
Untuk peserta PBI, iuran sepenuhnya ditanggung pemerintah sehingga kepesertaannya relatif terjamin. Namun untuk non-PBI, terutama peserta mandiri, kesadaran membayar iuran secara rutin masih perlu ditingkatkan. (Mualim)
Penulis : Mualim
