SITUBONDO — Di tengah tekanan fiskal akibat pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Situbondo mengambil langkah tegas dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan masyarakat. Meski mengalami defisit sebesar Rp104 miliar, Pemkab Situbondo tetap menyalurkan anggaran lebih dari Rp2,8 miliar sebagai insentif bagi 5.698 kader posyandu di seluruh wilayah.
Kebijakan tersebut diumumkan langsung oleh Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo (Mas Rio), dalam acara penyerahan insentif secara simbolis kepada ratusan perwakilan kader posyandu dari berbagai kecamatan pada Senin (6/10/2025).
Langkah ini menuai apresiasi karena menunjukkan komitmen politik yang kuat dari pemerintah daerah dalam membangun sumber daya manusia sejak dini, terutama melalui program preventif berbasis masyarakat seperti posyandu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
> “Saya berharap ibu-ibu kader posyandu terus bersemangat membantu pemerintah memberikan layanan kesehatan, khususnya dalam menekan jumlah kasus stunting,” ujar Bupati Rio di hadapan para kader.
Para kader posyandu, yang sebagian besar merupakan perempuan, dikenal sebagai garda terdepan layanan kesehatan dasar di tingkat desa. Mereka berperan penting dalam memantau tumbuh kembang balita, memberikan edukasi gizi kepada ibu-ibu, serta mendampingi keluarga yang berisiko stunting.
Mas Rio menegaskan bahwa di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah tidak boleh kehilangan fokus pada isu kesehatan dasar. “Ini bukan soal besar kecilnya dana, tapi tentang prioritas. Dan kader posyandu adalah prioritas kami dalam memerangi stunting,” tegasnya.
Selain mempertahankan alokasi anggaran, Pemkab Situbondo bahkan memastikan adanya kenaikan insentif bagi para kader kesehatan di tahun anggaran 2026. Jika tahun ini setiap kader menerima Rp500.000, maka tahun depan nilainya akan naik menjadi Rp600.000 per orang per tahun.
> “Kami sudah mengalokasikan anggaran untuk insentif tahun depan, meskipun dana transfer dari pusat ke daerah berkurang Rp104 miliar,” kata Bupati Rio menegaskan.
Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, dr. Sandy Hendrayono, penyaluran insentif akan dilakukan secara bertahap selama lima hari sejak penyerahan simbolis. Mekanisme ini diatur agar distribusi dana berjalan tertib dan tepat sasaran.
> “Jumlahnya memang tidak besar, tapi kami berharap bisa menjadi penyemangat bagi para kader untuk terus berjuang di lapangan,” ujar dr. Sandy.
Ia menambahkan, insentif ini juga diharapkan dapat memperkuat motivasi kader dalam mengawal penurunan angka stunting di Situbondo, yang selama tiga tahun terakhir menunjukkan tren perbaikan signifikan berkat kerja keras para tenaga lapangan.
Langkah Pemkab Situbondo ini dinilai sebagai contoh konkret kebijakan yang berorientasi pada manusia (people-centered policy), bukan semata-mata pada pembangunan infrastruktur fisik. Dengan tetap menggelontorkan insentif meski dana pusat berkurang, Situbondo menegaskan arah prioritasnya pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
Keputusan tersebut juga menandakan bahwa pemerintah daerah tidak hanya berupaya bertahan di tengah tekanan fiskal, tetapi juga berinvestasi secara strategis dalam pembangunan kesehatan jangka panjang.
Dengan fokus pada penguatan kader posyandu, Pemkab Situbondo berharap angka stunting terus menurun hingga mencapai target nasional di bawah 14 persen pada tahun 2026.
Kebijakan ini sekaligus menjadi pesan moral bahwa komitmen terhadap kesehatan masyarakat tidak boleh goyah, meskipun dihadapkan pada keterbatasan fiskal. Seperti disampaikan Mas Rio, “Kami mungkin kekurangan dana, tapi tidak kekurangan semangat dan tekad untuk menjaga masa depan anak-anak Situbondo.”
Langkah berani ini mengukuhkan Situbondo sebagai salah satu daerah yang menjadikan penanganan stunting sebagai agenda utama pembangunan daerah, bukan sekadar program tambahan. Dengan dukungan ribuan kader posyandu yang bekerja dengan dedikasi tinggi, pemerintah yakin pondasi sumber daya manusia Situbondo akan semakin kuat di masa depan.
Penulis : HM
