SITUBONDO – Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat layanan kesehatan masyarakat. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kebijakan strategis Pemerintah Kabupaten Situbondo yang mengalokasikan anggaran signifikan dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun 2025.
Dana tersebut disalurkan langsung untuk memperkuat fasilitas kesehatan tingkat primer, yaitu Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), yang menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan publik.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, dr. Sandy Hendrayono, menjelaskan bahwa penggunaan dana DBHCHT tahun ini difokuskan pada peningkatan sarana, prasarana, obat-obatan, serta bahan penunjang medis di seluruh jaringan Puskesmas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Total anggaran yang dikucurkan mencapai Rp.4,5 miliar, angka yang dinilainya cukup besar untuk mempercepat pemerataan kualitas layanan kesehatan di seluruh wilayah.
Menurut dr. Sandy, strategi ini bertujuan agar setiap warga Situbondo —baik yang tinggal di wilayah perkotaan maupun pedesaan— dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai tanpa harus menempuh jarak jauh.
“Distribusi dana ini dilakukan secara merata ke seluruh Puskesmas agar tidak ada kesenjangan layanan antarwilayah,” ujarnya.
Kabupaten Situbondo saat ini memiliki 20 Puskesmas aktif yang tersebar di 17 kecamatan. Jumlah tersebut mencakup Puskesmas utama di tiap kecamatan serta tiga unit baru yang baru saja dibangun untuk memperluas jangkauan layanan kesehatan.
Ketiga unit baru itu adalah Puskesmas Wonorejo di Kecamatan Banyuputih, Puskesmas Klampokan di Kecamatan Panji, dan Puskesmas Widoropayung di Kecamatan Besuki. Penambahan tiga unit baru ini menjadi langkah strategis dalam mengurai kepadatan pasien dan memperpendek jarak akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan.
Setiap Puskesmas, baik lama maupun baru, akan mendapatkan porsi dana DBHCHT untuk penguatan layanan dasar. Dengan demikian, peningkatan kualitas obat, alat kesehatan, serta bahan medis dapat dirasakan secara merata hingga ke pelosok desa.
Sektor logistik medis menjadi fokus utama dalam penggunaan dana DBHCHT tahun ini. Ketersediaan obat-obatan menjadi prioritas penting agar tidak lagi terjadi kekosongan stok di Puskesmas, khususnya untuk obat penyakit umum seperti hipertensi, diabetes, dan infeksi saluran pernapasan.
Selain obat-obatan, pengadaan bahan habis pakai (BHP) juga menjadi perhatian besar. BHP seperti jarum suntik, kapas, perban, sarung tangan medis, dan cairan antiseptik menjadi komponen esensial yang menjamin kualitas dan keamanan pelayanan medis.
Ketersediaan BHP yang memadai akan memastikan bahwa setiap tindakan medis dapat dilakukan sesuai standar higienitas dan keselamatan pasien. Tak kalah penting, reagen dan bahan kimia laboratorium juga termasuk dalam pos anggaran DBHCHT.
Reagen ini digunakan untuk berbagai tes diagnostik seperti pemeriksaan darah, kadar gula, serta deteksi dini penyakit menular. Dengan peningkatan pasokan reagen, kemampuan Puskesmas dalam melakukan deteksi penyakit sejak dini akan semakin kuat.
Dari sisi infrastruktur, dana DBHCHT juga diarahkan untuk peremajaan sarana dan prasarana kesehatan. Beberapa Puskesmas yang memiliki fasilitas lama akan mendapatkan perbaikan minor dan penggantian alat medis yang sudah usang. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan pelayanan yang lebih nyaman, modern, dan aman bagi masyarakat maupun tenaga medis.
Namun, Dinas Kesehatan Situbondo tidak berhenti pada program tahun berjalan saja. dr. Sandy mengungkapkan bahwa pihaknya juga tengah menyiapkan rencana jangka menengah untuk pemanfaatan DBHCHT ke depan. Fokusnya adalah pada pengadaan fisik berskala besar, baik berupa barang maupun bangunan.
Untuk pengadaan barang, Dinkes berencana menambah alat-alat kesehatan berteknologi tinggi seperti ultrasonografi (USG) portabel, alat deteksi jantung, serta peralatan penunjang ruang gawat darurat. Sementara pengadaan bangunan meliputi renovasi dan perluasan gedung Puskesmas, bahkan kemungkinan pembangunan unit layanan baru di kawasan yang belum memiliki fasilitas kesehatan primer.
Meski begitu, dr. Sandy menegaskan bahwa rencana pengadaan fisik besar ini masih dalam tahap kajian. “Kami sedang melakukan analisis kebutuhan dan studi kelayakan agar setiap rupiah dari dana DBHCHT memberikan dampak maksimal bagi masyarakat,” tegasnya.
Kajian tersebut mencakup penentuan lokasi prioritas, estimasi biaya pembangunan, hingga perencanaan desain fasilitas kesehatan yang sesuai dengan standar nasional. Proses ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang akurat sebelum pelaksanaan fisik dilakukan.
Menurut dr. Sandy, alokasi DBHCHT senilai Rp.4,5 miliar ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan pelayanan, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab moral pemerintah dalam memitigasi dampak kesehatan dari produk tembakau.
“Dana yang berasal dari cukai tembakau kami kembalikan ke masyarakat dalam bentuk kesehatan. Ini bentuk siklus kebijakan yang sehat dan berkeadilan,” katanya.
Pemanfaatan DBHCHT untuk sektor kesehatan juga sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan yang menegaskan bahwa sebagian dana cukai harus digunakan untuk mendukung layanan kesehatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Situbondo berharap bahwa melalui optimalisasi dana ini, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan terus meningkat, terutama pada indikator kesehatan. Ketersediaan fasilitas yang lebih baik dan pelayanan yang lebih cepat akan berdampak pada menurunnya angka kesakitan dan meningkatnya produktivitas masyarakat.
Selain itu, peningkatan fasilitas di Puskesmas juga diharapkan mampu meningkatkan motivasi dan kenyamanan kerja tenaga kesehatan, baik dokter, perawat, maupun bidan. Mereka akan lebih leluasa memberikan layanan profesional tanpa terkendala keterbatasan alat maupun obat.
Dengan dukungan DBHCHT dan manajemen yang transparan, Situbondo kini sedang membangun fondasi sistem kesehatan yang lebih kuat dan berkelanjutan. Puskesmas tidak hanya akan menjadi tempat berobat, tetapi juga pusat edukasi kesehatan, pencegahan penyakit, dan pembinaan masyarakat hidup sehat.
“Visi kami bukan hanya menambah jumlah fasilitas, tetapi memastikan bahwa setiap Puskesmas menjadi pusat pelayanan yang benar-benar siap, lengkap, dan manusiawi,” pungkas dr. Sandy Hendrayono dengan optimis.
Langkah besar ini menegaskan arah baru pembangunan kesehatan di Situbondo —dari penguatan layanan dasar hingga pengembangan infrastruktur— semuanya diarahkan demi terwujudnya masyarakat Situbondo yang sehat, tangguh, dan sejahtera.
Penulis : HM
