PAMEKASAN –Aparat Penegak Hukum (APH) setempat hingga Bea Cukai (BC) Madura kembali disorot. Keduanya diduga menutup mata bahkan bersekongkol dengan PR. Subur Jaya Pamekasan dalam praktik pengedaran rokok yang diduga kuat mengakali pita cukai. Senin (13/10/2025).
Bagaimana tidak, hingga kini pabrik rokok PR. Subur Jaya Pamekasan yang disebut-sebut milik Achmad Junaidi, atau yang akrab disapa Haji Junaidi, di Desa Tentenan Barat, Kecamatan Larangan, masih bebas beroperasi. Produk andalannya, SUBUR JAYA HJS Sigaret Kretek Mesin (SKM) isi 20 batang, justru beredar luas di pasaran dengan modus menempel pita cukai Sigaret Kretek Tangan (SKT) isi 12 batang, cara licik yang jelas merugikan keuangan negara.
Celakanya, meski kasus ini terang benderang, aparat seolah membiarkan PR. Subur Jaya beroperasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ironisnya, menurut catatan Detikzone pada Mei 2025, PR. Subur Jaya bahkan terang-terangan menjadi sponsor dalam kegiatan Fun Football Kapolres Pamekasan Cup 2025, menimbulkan pertanyaan publik tentang hubungan antara bisnis ilegal dan institusi pemerintah setempat.
S, warga Pamekasan menyebut bahwa sekelas menteri Purbaya pun tidak akan berani menindak rokok HJS .
“Purbaya sekalipun tidak akan berani menindak rokok HJS dan bos-nya karena mereka dibekingi orang orang kuat,” ucap S.
Sementara, Kepala Bea Cukai Madura, Novian Dermawan, hingga kini belum memberikan klarifikasi terkait dugaan pembiaran ini. Begitu pula Achmad Junaidi, yang dikenal sebagai Haji Junaidi, pemilik PR. Subur Jaya, belum dapat dimintai keterangan.
Ahmadi, aktivis bea cukai, menyoroti anomali penegakan hukum.
“Anehnya, produk ini begitu mudah ditemukan di pasar dan tokok kelontong. Kalau yang diperiksa hanya warung kecil, sementara pabrik besar dibiarkan, itu namanya pembiaran.” tegasnya.
Kritik terhadap Bea Cukai Madura semakin tajam karena operasi penindakan terkesan hanya menyasar pengecer kecil, sementara pabrik dan jaringan distribusi besar tetap bebas. Masyarakat menuntut pemeriksaan menyeluruh terhadap rumah produksi, gudang, hingga aktor di balik rantai distribusi lintas kabupaten.
Ahmadi juga mendesak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuktikan komitmennya memberantas rokok ilegal sampai ke level supplier dan marketplace.
“Pernyataan pusat tentang penindakan hingga level distribusi sejauh ini belum terlihat nyata di lapangan. Bahkan saking tidak beraninya menindak rokok HJS, keberadaan APH dan Bea Cukai Madura yang berkantor di Pamekasan seakan tidak berguna. Saya menduga ada konspirasi sistematis di Pamekasan ini ,” tukasnya.
Pamekasan, yang semestinya menjadi zona penegakan hukum, kini justru menjadi sorotan karena praktik yang membayangi wibawa aparat.
Detikzone bersama tim investigasi akan terus menelusuri alur produksi, pemasok, dan jaringan distribusi yang memungkinkan peredaran rokok ilegal di Madura. Masyarakat diminta berpartisipasi dengan mengirimkan bukti foto, alamat gudang/pabrik, tangkapan layar penjualan online, atau informasi lain yang dapat membantu mengungkap praktik mafia rokok ilegal.
Penulis : Redaksi
