SUMENEP – Program Makan Bergizi (MBG) yang dicanangkan pemerintah sejatinya bertujuan mulia yaitu untuk menekan angka stunting, membentuk generasi sehat, dan memperkuat ketahanan gizi anak bangsa. Namun di SDN Pabian IV, pelaksanaannya menuai kontroversi karena mutu- menu yang diberikan dinilai belum layak konsumsi, ayamnya keras seperti batu, dan pisang sebagian ada yang busuk.
Muhammad Rofik, wali kelas 6 SDN Pabian IV, menyampaikan keprihatinannya terhadap kualitas menu MBG yang diterima anak didiknya. Ia menilai, jika tidak ada evaluasi serius, justru citra sekolah bisa ikut tercoreng di mata masyarakat.
“Saya punya tanggung jawab moral agar citra sekolah tetap terjaga. Banyak masyarakat yang mengira kesalahannya ada di sekolah, padahal penyelenggaranya yang harus memperhatikan kualitas,” ujarnya kepada Detikzone, Senin (20/10/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rofik bahkan meminta pihak penyelenggara agar mencicipi lebih dulu makanan sebelum disajikan ke siswa.
“Sebelum diberikan ke anak-anak, sebaiknya dicicipi dulu. Kalau layak, silakan. Tapi kalau tidak layak, jangan diberikan. Pisang saja sudah hitam dan busuk, saya tidak mau siswa saya jadi korban,” tegas dia seraya menunjukkan foto bukti pisang yang sudah rusak.
Menurutnya, pada hari pertama pelaksanaan, menu ayam yang diberikan pun keras dan lebih banyak tepung daripada daging. Akibatnya, sebagian besar siswa enggan memakannya.
“Hari pertama menunya ayam tepung, tapi keras sekali. Anak-anak banyak yang tidak mau makan. Tolong ke depan agar diperhatikan kembali kualitas bahan dan cara pengolahannya,” imbuhnya.
Kekecewaan serupa juga disampaikan sejumlah orang tua siswa. Mereka berharap agar program pemerintah yang berniat baik ini benar-benar dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
“Anak-anak kami bukan bahan percobaan. Kalau menunya tidak layak, bisa membahayakan kesehatan mereka,” ujar wali murid kepada Detikzone.id.
Program Makan Bergizi diharapkan menjadi contoh sukses sinergi pemerintah dan sekolah dalam meningkatkan gizi anak. Namun, agar tujuan itu tercapai, dibutuhkan pengawasan ketat dan transparansi dari pihak penyelenggara agar mutu, kebersihan, dan kelayakan gizi benar-benar terjamin.
Pelaksanaan program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan anak sekolah harus menempatkan kualitas dan keselamatan konsumsi sebagai prioritas utama. Evaluasi, keterbukaan, dan pengawasan publik menjadi kunci agar niat baik tidak berubah menjadi sumber masalah.
Penulis : Redaksi
