SITUBONDO, Detikzone.id – Pemandangan di pintu air Jembatan Ardiwilis, Sumberkolak, Panarukan, Situbondo, sungguh memprihatinkan. Tumpukan sampah yang menggunung di lokasi tersebut bukan hanya sekadar pemandangan kotor, melainkan bukti nyata adanya praktik pengelolaan yang keliru dan berpotensi menimbulkan bencana lingkungan yang masif.
Menurut pengakuan Mujiono, seorang Pemerhati Lingkungan Hidup Situbondo, kondisi ini telah berlangsung selama lima tahun tanpa penanganan yang benar.
Mujiono menyoroti bahwa setiap kali sampah menumpuk, petugas pintu air di bawah kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPP) alih-alih mengangkatnya ke darat, justru memilih untuk menghanyutkannya ke hilir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Posisi sampah di pintu air Jembatan Ardiwilis saat ini Rabu, 22 Oktober 2025 semakin banyak. Padahal, kontainer sampah yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) ada, tetapi tidak pernah difungsikan untuk menampung sampah yang diangkat oleh juru air DPUPP,” ungkap Mujiono.
“Tumpukan sampah sebanyak itu, yang biasanya terkumpul selama tiga hari, setara dengan satu dump truck penuh. Bila dihanyutkan ke hilir, maka ibaratnya kita menabung sampah di muara/pesisir pantai sebanyak satu dump truck. Tinggal dikalikan, berapa ratus dump truck sampah yang kita kirim ke laut setiap tahun hanya dari satu pintu air saja. Sangat miris,” imbuh Mujiono.
Praktik DPUPP yang menghanyutkan sampah ke hilir memiliki implikasi serius yang mengancam program-program strategis pemerintah, Ancaman terhadap Swasembada Pangan Sampah yang hanyut mencemari saluran irigasi menuju sawah, menyebabkan pendangkalan dan penyumbatan. Akibatnya, air tidak dapat mengalir lancar ke lahan pertanian.
“Bila hal ini terus terjadi, ini akan menghambat program pemerintah Swasembada Pangan,” tegas Mujiono, menyoroti bahwa pertanian di Situbondo langsung terdampak.
Sampah plastik yang mencapai pesisir dan laut akan membunuh ekosistem vital. Pohon mangrove dan terumbu karang yang merupakan benteng ekologi pesisir terancam mati.
“Ini jelas menghambat program pemerintah Ekonomi Biru, di mana kelestarian laut adalah kunci utama,” tambahnya.
Mujiono mendesak agar DPUPP Situbondo segera mengubah prosedur kerjanya. Juru air DPUPP harus secara konsisten mengangkat tumpukan sampah ke sempadan sungai, untuk kemudian diangkut oleh DLH ke TPA.
“Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) DPUPP adalah mengelola sungai. Namun, realisasinya, petugas pintu air tidak pernah mengerjakannya dengan benar, sampah-sampah justru dihanyutkan,” tutupnya.
Situasi di Jembatan Ardiwilis menjadi cerminan bahwa tanpa koordinasi yang efektif dan komitmen untuk tidak memindahkan masalah, pesisir dan laut Kabupaten Situbondo akan terus menjadi tempat sampah raksasa yang sewaktu-waktu dapat memicu bencana banjir besar. Pemerintah daerah dituntut untuk segera mengaudit kinerja dan menyatukan langkah antara DPUPP dan DLH.
Penulis : Anton
