PAMEKASAN, Detikzone.id– Suara kemarahan masyarakat Pantura akhirnya meledak. Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Pantura Bersuara (APPB) mendatangi kantor PLN ULP Waru di Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasa. Mereka menuntut PLN agar transparan, bertanggung jawab, dan segera menghentikan praktik pemadaman listrik tanpa pemberitahuan.(10/11/2025).
Aksi ini menjadi puncak kekecewaan warga setelah berulang kali merasakan pemadaman mendadak yang merugikan. Massa menilai, PLN ULP Waru tidak memiliki sistem komunikasi publik yang jelas dan kerap mengabaikan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat.
Dalam pernyataan sikapnya, Korlap Aksi menyebut pemadaman tanpa pemberitahuan bukan hanya bentuk kelalaian, tetapi pelanggaran terhadap hak layanan publik. Mereka menilai PLN gagal menjaga keandalan jaringan listrik dan tidak memiliki mekanisme kompensasi bagi warga yang mengalami kerugian.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Abd. Halim, dengan lantang menyuarakan kekecewaannya di hadapan petugas PLN. Ia menegaskan, pemadaman listrik mendadak telah menyebabkan kerusakan serius pada peralatan elektronik milik warga, pelaku UMKM, hingga komputer di lembaga pendidikan.
“PLN tidak bisa terus bersembunyi di balik alasan teknis. Ini sudah soal tanggung jawab moral dan profesional. Kami menuntut ganti rugi dan penjelasan terbuka, bukan janji kosong,” tegas Abd. Halim.
Lebih lanjut, dirinya menuding PLN ULP Waru tidak mampu menjaga stabilitas tegangan listrik. Kondisi voltase yang sering turun (drop) membuat banyak peralatan elektronik rusak dan aktivitas usaha lumpuh. Mereka menilai lemahnya pengawasan jaringan dan minimnya perawatan menjadi sumber utama persoalan.
“Arus listrik yang tidak stabil adalah bukti kelalaian. Kalau PLN tidak mampu mengelola jaringan di Waru, maka harus ada evaluasi struktural dari tingkat atas,” lanjutnya.
Selain menuntut perbaikan jaringan, massa juga mendesak PLN segera mempercepat pemerataan distribusi listrik. Mereka menyoroti masih adanya wilayah di Waru dan sekitarnya yang belum tersentuh jaringan normal, padahal sudah lama menjadi bagian dari area pelayanan PLN.
Menurutnya , kesenjangan infrastruktur listrik ini menjadi cerminan lemahnya komitmen PLN terhadap pemerataan energi.
“Waru bukan wilayah terasing. Tapi pelayanan PLN membuat masyarakat merasa dianaktirikan,” tegas Halim.
Aksi yang berlangsung selama lebih dari dua jam itu juga menyoroti lemahnya transparansi program dan penggunaan anggaran PLN. APPB menuntut agar PLN membuka data publik terkait perencanaan perbaikan jaringan, proses pemeliharaan, hingga alokasi dana pelayanan listrik di wilayah Waru.
“Warga berhak tahu ke mana uang pelayanan listrik disalurkan. Jangan ada lagi praktik tertutup. PLN harus terbuka dan jujur,” tegas pernyataan resmi yang dibacakan di depan massa.
Dalam orasi penutupnya, Abd. Halim melayangkan ultimatum keras. Ia memperingatkan bahwa jika PLN tidak segera melakukan evaluasi menyeluruh dan memperbaiki pelayanan, maka gelombang aksi yang lebih besar tidak bisa dihindari.
“Jangan salahkan kami jika Waru diguncang aksi yang lebih besar. Ini bukan ancaman, tapi peringatan,” tegasnya disambut sorakan massa.
Aksi tersebut berakhir damai setelah perwakilan PLN menemui peserta aksi dan berjanji menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan. Namun APPB menegaskan, mereka akan terus mengawal dan memastikan janji tersebut benar-benar diwujudkan, bukan sekadar ditampung di atas kertas.
Penulis : Anam
