Surabaya — Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Jawa Timur kembali menegaskan dua prioritas utama gerakan, yakni penguatan pengkaderan dan pengawalan isu lingkungan, dalam Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) yang digelar 10–11 Desember 2025 di Haris Hotel Gubeng, Surabaya. Kegiatan strategis ini turut dihadiri Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, serta Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur. Forum tersebut menjadi momentum konsolidasi program kerja Pemuda Muhammadiyah periode 2023–2027.
Ketua PWPM Jawa Timur, M. Zaki Nafiuzzaki, dalam pembukaan, menegaskan bahwa pengkaderan harus ditempatkan sebagai fondasi utama gerakan pemuda. Ia menilai dinamika sosial yang semakin cepat menuntut kesiapan kader dalam dua aspek penting: ketangguhan karakter dan kemampuan adaptasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Konsolidasi pengkaderan bukan sekadar rutinitas organisasi, tetapi upaya membangun generasi pemimpin yang tangguh dan mampu bertumbuh. Pemuda Muhammadiyah harus memiliki kesiapan moral, intelektual, dan kompetensi yang relevan dengan tantangan zaman,” ujar Zaki.
Menurutnya, penguasaan ruang digital kini menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi gerakan. Dunia digital telah menjadi arena baru bagi komunikasi publik, dakwah, dan advokasi sosial. “Penguasaan ruang digital tidak lagi bersifat tambahan. Ini sudah menjadi kewajiban,” tegasnya.
Sejalan dengan itu, Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah, Najih Prasetyo, menegaskan bahwa kader Muhammadiyah harus mampu bersaing dan berkontribusi melalui kecakapan baru yang relevan dengan perkembangan zaman. “Kader Muhammadiyah harus tangguh dan bertumbuh. Dan pertumbuhan itu membutuhkan penguasaan keterampilan baru, khususnya yang berkaitan dengan dunia digital,” ujarnya.
Selain pengkaderan, Rapimwil juga mengangkat isu lingkungan sebagai agenda strategis. Zaki menilai tantangan ekologis di Jawa Timur, khususnya terkait pengelolaan sampah dan mitigasi perubahan iklim, memerlukan peran aktif pemuda. “Pemuda harus mengambil peran dalam mengawal isu lingkungan. Edukasi, advokasi, dan aksi komunitas adalah ruang yang harus terus diperkuat,” katanya.
Seluruh pembahasan isu dirumuskan melalui tiga komisi yang menggarap bidang kaderisasi, lingkungan, serta program sosial-keumatan. Hasil Rapimwil ini nantinya akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur sebagai rekomendasi dan panduan kerja dalam memperluas kontribusi organisasi bagi pembangunan masyarakat.
Penulis : Redaksi
