NGO Bersatu Kabupaten Bogor Serukan Perlawanan Terbuka terhadap Korupsi dan Penyalahgunaan APBD 2025

Minggu, 21 Desember 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOGOR, Detikzone.id – Rapat konsolidasi NGO Bersatu Kabupaten Bogor berubah menjadi momen perlawanan terbuka terhadap apa yang dinilai sebagai kegagalan sistemik Pemerintah Kabupaten Bogor dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam menegakkan keadilan dan integritas pemerintahan, Minggu (21/12/2025).

Dipimpin Rizwan Riswanto, Ketua NGO Bersatu Kabupaten Bogor, forum ini secara tegas mempertanyakan keberadaan negara di tengah maraknya persoalan daerah yang tak kunjung terselesaikan secara hukum. Berbagai laporan masyarakat, temuan lapangan, dan indikasi penyimpangan kebijakan dinilai mengendap tanpa kejelasan, memunculkan dugaan pembiaran yang disengaja oleh pihak berwenang.

“Jika hukum terus diam, maka rakyat berhak curiga. Jangan sampai APH hanya berani pada masyarakat kecil, namun kehilangan nyali ketika berhadapan dengan kekuasaan,” tegas Rizwan dengan nada keras.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

NGO Bersatu menilai Pemerintah Kabupaten Bogor telah gagal menjadikan transparansi dan akuntabilitas sebagai roh pemerintahan. Kritik publik justru diabaikan, dan sikap diam maupun penundaan kebijakan dianggap sebagai bentuk pemadaman suara rakyat.

Rapat konsolidasi juga menyoroti dugaan hubungan tidak sehat antara birokrasi dan lemahnya penegakan hukum, yang dinilai menciptakan zona nyaman bagi praktik penyimpangan anggaran dan kebijakan publik yang merugikan masyarakat luas.

Rizwan menegaskan bahwa konsolidasi ini bukan sekadar forum diskusi, melainkan sinyal peringatan. NGO Bersatu siap mengeskalasi tekanan publik melalui laporan resmi, aksi terbuka, dan pengawasan independen jika pembiaran terus berlanjut.

“Kami tidak akan diam ketika hukum dijadikan pajangan dan keadilan hanya menjadi slogan,” ujarnya tegas.
Rapat ditutup dengan kesepakatan bahwa kesabaran publik memiliki batas. Ketika negara gagal hadir, masyarakat sipil akan mengambil peran lebih agresif untuk memastikan kekuasaan tidak berjalan tanpa kontrol. NGO Bersatu Kabupaten Bogor menegaskan akan mengawal ketat penggunaan APBD 2025 demi kepentingan rakyat.

Penulis : Rahman

Berita Terkait

Penyelidikan Ibu dan Balita Hilang di Madiun Didesak PH Dipercepat
Tagline “Polisi Bersama Masyarakat” Diuji, Idah Hamida Desak Kejelasan Kasus Rp8,95 Miliar di Polrestabes Makassar
LSM RATU Akan Demo Soal Perizinan Soto Mantenan, Kuasa Hukum Tegaskan Izin Usaha Lengkap dan Taat Pajak
PH Soto Mantenan Buka Suara Terkait Somasi Merek, Perizinan Usaha, hingga Keberatan Pemberitaan
Tertipu Pengacara Gadungan, Wanita asal Jombang Rugi Rp97,5 Juta dan Lapor Polisi
LSM RATU Soroti Legalitas PBG dan SLF Soto Mantenan Kediri, Netizen Merekat Sorotan Merek
Gagal Nyalip, Truk Hantam Pemotor Asal Sumenep Wail Hingga Tewas di Jalur Bojonegoro-Babat
Polsek Kangean Ungkap Dugaan Pencabulan Anak di Arjasa, Pria 43 Tahun Diamankan

Berita Terkait

Minggu, 18 Oktober 2026 - 15:19 WIB

Penyelidikan Ibu dan Balita Hilang di Madiun Didesak PH Dipercepat

Selasa, 13 Oktober 2026 - 19:29 WIB

Tagline “Polisi Bersama Masyarakat” Diuji, Idah Hamida Desak Kejelasan Kasus Rp8,95 Miliar di Polrestabes Makassar

Selasa, 13 Oktober 2026 - 11:05 WIB

LSM RATU Akan Demo Soal Perizinan Soto Mantenan, Kuasa Hukum Tegaskan Izin Usaha Lengkap dan Taat Pajak

Senin, 12 Oktober 2026 - 17:33 WIB

PH Soto Mantenan Buka Suara Terkait Somasi Merek, Perizinan Usaha, hingga Keberatan Pemberitaan

Minggu, 11 Oktober 2026 - 16:46 WIB

Tertipu Pengacara Gadungan, Wanita asal Jombang Rugi Rp97,5 Juta dan Lapor Polisi

Berita Terbaru

PEMERINTAHAN

Bupati Tongtong Sumenep: Pemimpin Penjaga Warisan Budaya Madura

Minggu, 18 Okt 2026 - 16:27 WIB

TNI-POLRI

Polisi Ungkap Dugaan Kasus Sabu di Nonggunong Sumenep

Minggu, 18 Okt 2026 - 11:51 WIB