NGO Bersatu Kabupaten Bogor Serukan Perlawanan Terbuka terhadap Korupsi dan Penyalahgunaan APBD 2025

Minggu, 21 Desember 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOGOR, Detikzone.id – Rapat konsolidasi NGO Bersatu Kabupaten Bogor berubah menjadi momen perlawanan terbuka terhadap apa yang dinilai sebagai kegagalan sistemik Pemerintah Kabupaten Bogor dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam menegakkan keadilan dan integritas pemerintahan, Minggu (21/12/2025).

Dipimpin Rizwan Riswanto, Ketua NGO Bersatu Kabupaten Bogor, forum ini secara tegas mempertanyakan keberadaan negara di tengah maraknya persoalan daerah yang tak kunjung terselesaikan secara hukum. Berbagai laporan masyarakat, temuan lapangan, dan indikasi penyimpangan kebijakan dinilai mengendap tanpa kejelasan, memunculkan dugaan pembiaran yang disengaja oleh pihak berwenang.

“Jika hukum terus diam, maka rakyat berhak curiga. Jangan sampai APH hanya berani pada masyarakat kecil, namun kehilangan nyali ketika berhadapan dengan kekuasaan,” tegas Rizwan dengan nada keras.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

NGO Bersatu menilai Pemerintah Kabupaten Bogor telah gagal menjadikan transparansi dan akuntabilitas sebagai roh pemerintahan. Kritik publik justru diabaikan, dan sikap diam maupun penundaan kebijakan dianggap sebagai bentuk pemadaman suara rakyat.

Rapat konsolidasi juga menyoroti dugaan hubungan tidak sehat antara birokrasi dan lemahnya penegakan hukum, yang dinilai menciptakan zona nyaman bagi praktik penyimpangan anggaran dan kebijakan publik yang merugikan masyarakat luas.

Rizwan menegaskan bahwa konsolidasi ini bukan sekadar forum diskusi, melainkan sinyal peringatan. NGO Bersatu siap mengeskalasi tekanan publik melalui laporan resmi, aksi terbuka, dan pengawasan independen jika pembiaran terus berlanjut.

“Kami tidak akan diam ketika hukum dijadikan pajangan dan keadilan hanya menjadi slogan,” ujarnya tegas.
Rapat ditutup dengan kesepakatan bahwa kesabaran publik memiliki batas. Ketika negara gagal hadir, masyarakat sipil akan mengambil peran lebih agresif untuk memastikan kekuasaan tidak berjalan tanpa kontrol. NGO Bersatu Kabupaten Bogor menegaskan akan mengawal ketat penggunaan APBD 2025 demi kepentingan rakyat.

Penulis : Rahman

Berita Terkait

Pengusaha Rokok Madura Kompak Melawan! Tolak SKM Golongan III Berlaku Nasional, Khawatir Industri Lokal Tumbang dan Ribuan Pekerja Kehilangan Harapan
Kue Ulang Tahun Picu Badai Etik! Kasat Reskrim Polres Sidrap Dilaporkan ke Propam Mabes Polri
Usai Menggetarkan Indonesia Lewat Sederet Aksi Kemanusiaan Secara Masif, Founder BIP Ali Zainal Abidin Kini Luncurkan LBH Gratis untuk Masyarakat Kecil
Bumi Pamekasan Terancam, PMII Desak Penertiban Tambang Ilegal
Operasi Rokok Ilegal di Candi Sidoarjo Tuai Sorotan, Pedagang Kecil Mengeluh, Pabrik Besar Belum Tersentuh?
Pengusaha Rokok Sidoarjo Haji Samsul Huda Mengemuka dalam Dugaan Skandal Cukai Rokok, KPK Didesak Tidak Tebang Pilih
Datang Ambil Kardus, Pria di Sapeken Sumenep Justru Diciduk Polisi
Skandal Kades Situbondo Kian Membara: 1 Dinonaktifkan, 4 Desa Dibidik Inspektorat, Dana Desa Rp15 Miliar Jadi Sorotan

Berita Terkait

Sabtu, 30 Mei 2026 - 18:12 WIB

Pengusaha Rokok Madura Kompak Melawan! Tolak SKM Golongan III Berlaku Nasional, Khawatir Industri Lokal Tumbang dan Ribuan Pekerja Kehilangan Harapan

Sabtu, 30 Mei 2026 - 11:17 WIB

Kue Ulang Tahun Picu Badai Etik! Kasat Reskrim Polres Sidrap Dilaporkan ke Propam Mabes Polri

Sabtu, 23 Mei 2026 - 12:58 WIB

Usai Menggetarkan Indonesia Lewat Sederet Aksi Kemanusiaan Secara Masif, Founder BIP Ali Zainal Abidin Kini Luncurkan LBH Gratis untuk Masyarakat Kecil

Jumat, 22 Mei 2026 - 00:09 WIB

Bumi Pamekasan Terancam, PMII Desak Penertiban Tambang Ilegal

Senin, 18 Mei 2026 - 14:07 WIB

Operasi Rokok Ilegal di Candi Sidoarjo Tuai Sorotan, Pedagang Kecil Mengeluh, Pabrik Besar Belum Tersentuh?

Berita Terbaru