PROBOLINGGO — Saat warga masih menunggu pelayanan kesehatan yang memadai, RSUD Waluyo Jati Kraksaan Kabupaten Probolinggo justru memutuskan membeli mobil dinas baru senilai lebih dari Rp 1 miliar. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan serius tentang prioritas penggunaan dana BLUD.
Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP mencatat, pengadaan mobil dinas untuk direktur dan wakil direktur (wadir) tahun anggaran 2025 mencapai Rp 1,156.600.000. RSUD membeli satu unit Toyota Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT dan dua unit Toyota Veloz 1.5 A/T, semua berwarna hitam non-premium.
Direktur RSUD, dr. Hj. Yessy, berdalih kendaraan lama sudah tua dan tidak layak pakai.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menegaskan pengadaan mobil menggunakan dana internal RSUD, bukan APBD Kabupaten Probolinggo.
Namun, langkah ini mendapat sorotan kritis dari LSM Aliansi Masyarakat Peduli Probolinggo (AMPP).
Ketua AMPP, H. Luthfi Hamid, mengingatkan bahwa fleksibilitas dana BLUD bukan izin untuk belanja sembarangan.
“Masyarakat butuh pelayanan kesehatan, bukan mobil mewah untuk direktur. Dana BLUD seharusnya fokus pada gaji tenaga medis, obat-obatan, dan fasilitas kesehatan, bukan proyek yang bisa dianggap simbol prestise,” tegasnya.
Keputusan RSUD Waluyo Jati Kraksaan membeli mobil dinas baru senilai lebih dari Rp 1 miliar seharusnya menjadi alarm bagi publik dan pihak berwenang. Saat warga masih menunggu pelayanan kesehatan yang layak, pengeluaran untuk kendaraan pimpinan rumah sakit menimbulkan kesan bahwa prioritas dana BLUD tidak sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat.
Dana BLUD memang memberikan fleksibilitas, tetapi fleksibilitas itu datang dengan tanggung jawab besar, transparansi, akuntabilitas, dan fokus pada pelayanan publik. Sebab, setiap rupiah yang dikeluarkan harus bisa dipertanggungjawabkan, terutama ketika masyarakat masih menghadapi keterbatasan fasilitas medis, obat-obatan, dan tenaga kesehatan.
Publik berhak menuntut agar pengelolaan BLUD tidak menjadi ajang prestise pimpinan rumah sakit, melainkan benar-benar diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, menyelamatkan nyawa pasien, dan memperkuat sistem kesehatan di Probolinggo. Bila tidak, kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik bisa terus menurun, dan yang dirugikan adalah mereka yang paling membutuhkan: pasien dan warga biasa.
Penulis : Moch Solihin
