SUMENEP — Kamis, 8 Januari 2026
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai program unggulan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, kini justru menuai desakan keras untuk dihentikan sementara, khususnya di wilayah Madura, terutama Kabupaten Sumenep, ujung timur Pulau Madura.
Desakan itu disuarakan secara tegas oleh Jurnalis Sumenep Independen (JSI). Mereka menilai, alih-alih menjadi solusi pencegahan stunting dan peningkatan gizi anak, pelaksanaan MBG di lapangan justru menyimpan potensi bahaya serius mulai dari rusaknya kualitas gizi anak bangsa, stagnasi ekonomi lokal, hingga ancaman pemborosan anggaran negara.
Sekretaris JSI, Toifur Ali Wafa, yang juga Pemimpin Redaksi nusainsider.com, menegaskan bahwa secara konsep, MBG merupakan program mulia dan visioner.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bahkan, menurutnya, program serupa telah sukses diterapkan di sejumlah negara seperti India dan Brasil, dengan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan.
Namun, Toifur menilai penerapan MBG di Indonesia, khususnya di daerah kepulauan seperti Madura tidak bisa disamakan begitu saja tanpa pemetaan sosial, geografis, dan tata kelola yang matang.
“Bapak Presiden seharusnya terlebih dahulu memahami peta sosial dan geografis Indonesia yang sangat beragam. Jika tidak, MBG hanya akan menjadi program buang-buang anggaran dan justru bertentangan dengan semangat Asta Cita Presiden,” tegas Toifur, Kamis (8/1/2026).
Presiden Prabowo sebelumnya menekankan bahwa MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan asupan gizi anak, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi daerah mulai dari petani, nelayan, hingga pelaku UMKM.
Namun menurut JSI, narasi indah tersebut tidak sepenuhnya terwujud di lapangan.
“Yang terjadi justru sebaliknya. Program ini berpotensi hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu dan tidak memberi dampak nyata bagi masyarakat luas, terlebih bagi anak bangsa yang menjadi sasaran utama,” lanjut Toifur.
JSI mengaku telah menerima sejumlah temuan dan informasi lapangan yang menunjukkan bahwa implementasi MBG jauh dari harapan, bahkan berpotensi menimbulkan persoalan serius yang sistemik.
Tiga Ancaman Serius Program MBG
Berdasarkan kajian dan temuan awal, JSI mengidentifikasi tiga ancaman utama dari pelaksanaan MBG yang dinilai tidak terkendali.
Program MBG diduga membuka celah praktik pengambilan keuntungan oleh oknum tertentu dengan cara mengurangi porsi anggaran yang seharusnya diperuntukkan bagi pemenuhan gizi anak. Akibatnya, manfaat ekonomi hanya berputar di lingkaran terbatas, tidak menyentuh petani, nelayan, atau UMKM secara luas sebagaimana yang dijanjikan.
Besarnya anggaran MBG dinilai berpotensi menggerus APBN dan mengorbankan program strategis lain yang juga menyentuh kepentingan rakyat. Negara dikhawatirkan kehilangan fokus pada berbagai program prioritas karena pembiayaan MBG yang dinilai tidak terukur dan minim pengawasan.
Yang paling mengkhawatirkan, JSI menyebut adanya temuan makanan basi, menu tidak layak konsumsi, serta sajian yang tidak memenuhi standar gizi. Kondisi ini justru berpotensi memicu gizi buruk baru, akibat salah kelola program makan massal tanpa perhitungan ilmiah dari tenaga ahli gizi.
“Makanan tampak beragam, tapi miskin nutrisi. Bahkan ada yang berbahaya bagi tumbuh kembang anak,” ungkap Toifur.
Atas kondisi tersebut, JSI menilai penghentian sementara Program MBG merupakan langkah paling rasional dan bertanggung jawab, demi menyelamatkan keuangan negara sekaligus menjaga kesehatan generasi masa depan.
“Kami berharap Presiden Prabowo Subianto berani menghentikan sementara program ini, melakukan evaluasi total, demi menyelamatkan APBN dan memastikan gizi anak bangsa benar-benar terlindungi,” tegas Toifur.
Tak hanya itu, JSI juga memperingatkan bahwa jika MBG tetap dilanjutkan tanpa evaluasi menyeluruh dan transparan, pihaknya siap mengambil langkah lanjutan.
“Kami akan membuka kanal pengaduan publik. Dugaan kami, hingga 70 persen dari program mulia Presiden ini telah disalahgunakan oleh sebagian oknum,” tandasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pewarta masih berupaya memperoleh akses konfirmasi dan menunggu hak jawab resmi Presiden RI Prabowo Subianto terkait desakan penghentian sementara Program MBG di Madura.
Program yang sejatinya dirancang untuk mencetak generasi sehat dan cerdas kini berada di persimpangan tajam, menjadi warisan kebijakan yang menyelamatkan anak bangsa, atau justru tercatat sebagai proyek besar yang gagal karena lemahnya pengawasan.
Penulis : Redaksi
