SAMPANG, Detikzone.id – Harapan ribuan warga kurang mampu di Kabupaten Sampang kembali menyala. Pemerintah pusat menggelontorkan anggaran fantastis mencapai Rp50 miliar melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2026 untuk membedah sekitar 2.500 rumah tidak layak huni (RTLH) yang tersebar di berbagai pelosok daerah.
Di balik angka besar tersebut, tersimpan harapan besar masyarakat yang selama bertahun-tahun hidup di rumah dengan kondisi memprihatinkan.
Program yang berada di bawah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) ini menjadi salah satu upaya nyata negara menghadirkan hunian yang lebih layak bagi warga berpenghasilan rendah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun hingga pertengahan Juni 2026, dana puluhan miliar rupiah itu belum menyentuh pembangunan fisik. Saat ini proses masih berada pada tahap verifikasi lapangan yang dilakukan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) guna memastikan penerima bantuan benar-benar sesuai kriteria.
Koordinator Kabupaten (Korkab) BP3KP Jawa Timur wilayah Sampang, Iskandar Zulkarnain, menjelaskan sebanyak 2.500 warga telah masuk dalam sasaran program yang tersebar di 14 kecamatan.
“Setiap penerima mendapatkan bantuan sebesar Rp20 juta, terdiri dari Rp17,5 juta untuk pembelian material bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah tukang,” ungkap Iskandar, Minggu (14/6/2026).
Menurutnya, pembangunan fisik ditargetkan mulai berlangsung pada awal Agustus 2026 setelah seluruh tahapan administrasi dan verifikasi lapangan selesai dilaksanakan.
“Belum ada kegiatan fisik. Saat ini masih tahap verifikasi lapangan oleh tim TFL yang terdiri dari fasilitator pemberdayaan dan fasilitator teknis,” jelasnya.
Besarnya anggaran yang digelontorkan membuat perhatian publik tertuju pada proses verifikasi penerima manfaat. Masyarakat berharap tidak ada praktik salah sasaran yang berpotensi mengurangi manfaat program bagi warga yang benar-benar membutuhkan.
Apalagi, BSPS bukan sekadar program bedah rumah. Program ini juga diharapkan mampu menggerakkan roda ekonomi lokal melalui penyerapan tenaga kerja serta peningkatan transaksi pembelian material bangunan dari penyedia setempat.
Di tingkat daerah, pelaksanaan program mendapat dukungan dari Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman pada Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Permukiman (DLH Perkim) Kabupaten Sampang sebagai leading sector.
Kini, dengan dana mencapai Rp50 miliar yang siap mengalir ke Kabupaten Sampang, masyarakat menunggu pembuktian bahwa program tersebut benar-benar mampu mengubah wajah ribuan rumah warga miskin menjadi hunian yang layak, sehat, dan aman.
Sementara itu, Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman DLH Perkim Kabupaten Sampang, Abdul Rokib, belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi terkait perkembangan pelaksanaan program tersebut.
Publik pun berharap, anggaran jumbo yang digelontorkan negara tidak hanya menjadi angka di atas kertas, tetapi benar-benar hadir sebagai jawaban atas kebutuhan dasar masyarakat akan tempat tinggal yang manusiawi.
Penulis : A. JUNAIDI
