Jakarta – Menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35, berbagai pandangan mengenai arah kepemimpinan organisasi mulai mengemuka. Salah satunya datang dari tokoh muda NU, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau yang akrab disapa Gus Lilur.
Menurut Gus Lilur, Muktamar NU ke-35 harus menjadi momentum pemurnian organisasi dan penguatan peran keulamaan, bukan sekadar arena perebutan kekuasaan maupun kepentingan politik jangka pendek.
Ia menegaskan bahwa keputusan yang diambil para peserta muktamar nantinya tidak hanya menentukan arah organisasi selama lima tahun ke depan, tetapi juga akan berpengaruh terhadap posisi NU sebagai salah satu pilar penting penjaga persatuan dan keutuhan bangsa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Gus Lilur mengingatkan agar pengalaman Muktamar NU ke-34 di Lampung pada tahun 2021 dijadikan pelajaran berharga bagi seluruh warga nahdliyin. Menurutnya, dinamika yang terjadi pasca-muktamar telah menimbulkan berbagai persoalan internal yang semestinya tidak perlu terjadi apabila seluruh pihak mengedepankan kepentingan organisasi.
“Muktamar Lampung harus menjadi pelajaran yang sangat berharga. NU adalah organisasi besar yang diwariskan para ulama. Karena itu, kepentingan umat dan bangsa harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun kelompok,” ujarnya, Kamis (18/6/2026).
Dalam pandangannya, Muktamar NU ke-35 juga tidak dapat dipisahkan dari konteks kebangsaan yang lebih luas. Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, mulai dari ketegangan geopolitik, perubahan sosial, hingga ancaman polarisasi masyarakat, NU memiliki tanggung jawab moral untuk terus menjaga stabilitas sosial dan memperkuat persatuan nasional.
Gus Lilur kemudian mengaitkan semangat yang perlu dibawa ke dalam muktamar dengan peristiwa bersejarah Piagam Jakarta pada 18 Agustus 1945. Menurutnya, keputusan para tokoh Islam saat itu yang rela mengedepankan kepentingan persatuan bangsa merupakan contoh nyata kenegarawanan yang perlu diteladani generasi sekarang.
“Semangat Piagam Jakarta adalah semangat mengutamakan kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan golongan. Para pendiri bangsa memberikan teladan bahwa persatuan bangsa harus menjadi prioritas utama,” katanya.
Sebagai implementasi dari semangat tersebut, Gus Lilur menilai bahwa kepemimpinan NU ke depan perlu memiliki komitmen kuat terhadap stabilitas nasional dan pembangunan bangsa. Ia juga menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya dukungan terhadap keberlanjutan agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurutnya, pemerintahan saat ini telah berhasil meredam berbagai potensi polarisasi yang sebelumnya berkembang di tengah masyarakat. Karena itu, ia berharap NU dapat terus memainkan peran strategis sebagai mitra kritis sekaligus penjaga persatuan nasional.
Dalam konteks Muktamar NU ke-35, Gus Lilur secara terbuka menyatakan dukungannya kepada Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar untuk mengemban amanah sebagai Ketua Umum PBNU dan Prof. Dr. KH. Said Aqil Siradj sebagai Rais Aam.
Ia menilai kedua tokoh tersebut memiliki kombinasi pengalaman, kapasitas keilmuan, wawasan kebangsaan, serta jaringan internasional yang dapat memperkuat posisi NU di tingkat nasional maupun global.
“Keduanya adalah ulama dan intelektual yang memiliki rekam jejak panjang. NU membutuhkan figur yang mampu menjaga tradisi keilmuan sekaligus menjawab tantangan zaman,” ujarnya.
Gus Lilur juga mengingatkan pentingnya menjaga marwah organisasi dari berbagai kepentingan yang berpotensi menggeser peran utama NU sebagai organisasi keagamaan dan sosial kemasyarakatan.
Baginya, Muktamar NU ke-35 bukan sekadar agenda rutin pergantian kepemimpinan, melainkan momentum sejarah yang akan menentukan arah perjalanan organisasi di masa mendatang.
“Ini bukan hanya soal siapa yang memimpin lima tahun ke depan. Ini tentang masa depan NU, masa depan umat, dan kontribusi NU bagi bangsa dan negara. Karena itu, pilihan yang diambil harus benar-benar didasarkan pada kapasitas keilmuan, integritas, serta komitmen kebangsaan,” pungkasnya.
Penulis : Anton
